RILISINFO.COM, Jogja – Pemerintah menyiapkan pemberangkatan 100 kepala keluarga melalui program transmigrasi nasional November mendatang, dengan prioritas pemberdayaan masyarakat lokal dan kesiapan infrastruktur.
Program tersebut menandai perubahan pendekatan transmigrasi, bukan sekadar memindahkan penduduk, melainkan mendorong kemandirian ekonomi, kesejahteraan keluarga, serta pertumbuhan kawasan baru.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY bersama Kementerian Transmigrasi menyampaikan rencana tersebut dalam rangkaian kegiatan di Sidomukti Ballroom, Hotel Grand Keisha, Yogyakarta, Senin (12/10/2026).
Kegiatan berlangsung pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, menghadirkan talkshow, penyerahan penghargaan lomba storytelling, serta pelepasan calon transmigran yang mengikuti program pemerintah.
Dari total 100 keluarga yang dipersiapkan, sebanyak 85 keluarga atau 85 persen merupakan transmigran lokal yang ditempatkan di sejumlah kawasan.
Sementara itu, 15 keluarga lainnya dialokasikan bagi transmigran dari daerah asal, meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Lampung.
Khusus DIY, terdapat enam keluarga yang akan diberangkatkan melalui program transmigrasi reguler dan trans-sisipan, sesuai skema penempatan yang disiapkan pemerintah.
Dalam skema tersebut, penempatan dirancang untuk memperkuat peran masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi produktif.
Batam menjadi salah satu lokasi penempatan dengan alokasi 50 keluarga, sedangkan Halmahera Tengah mendapatkan alokasi 20 keluarga dalam rencana program tersebut.
Adapun Poso, Sulawesi Tengah, tercantum sebagai lokasi penempatan dengan alokasi 30 keluarga, sehingga keseluruhan lokasi tersebut menjadi perhatian dalam persiapan pemberangkatan.
Perubahan Paradigma Transmigrasi
Pemerintah menegaskan bahwa transmigrasi kini mengedepankan pendekatan bottom-up dan desentralisasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi daerah tujuan.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting pembangunan kawasan, bukan sekadar penerima program yang ditentukan sepenuhnya melalui kebijakan pemerintah pusat.
Para calon transmigran juga mendapatkan pelatihan teknis pertanian, termasuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan, sebagai bekal mengembangkan kegiatan ekonomi setelah penempatan.
Selain keterampilan teknis, kesiapan mental turut diperhatikan agar calon transmigran mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun kehidupan sosial, serta mengelola usaha.
Jaminan Hidup dan Infrastruktur
Pada tahun pertama, pemerintah pusat dan daerah akan menyediakan jaminan hidup atau jadup, pendampingan, serta pemantauan bagi keluarga yang ditempatkan.
Dukungan tersebut diharapkan membantu para transmigran melewati masa awal adaptasi, sekaligus membangun fondasi kemandirian ekonomi dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Namun, pemberangkatan tidak dilakukan sebelum infrastruktur pendukung dinyatakan siap, termasuk hunian, akses jalan, dan sarana penyediaan air bersih.
Kesiapan fasilitas menjadi bagian penting agar keluarga yang diberangkatkan dapat menjalani kehidupan secara layak, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kawasan tujuan.
Libatkan Generasi Muda
Selain menyiapkan penempatan, Kementerian Transmigrasi memperluas sosialisasi melalui pendekatan digital, salah satunya dengan mengajak generasi muda mengikuti lomba storytelling.
Kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan visi, misi, serta paradigma baru transmigrasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang akrab dengan platform digital.
Pemerintah juga menyeleksi sekitar 60 usulan daerah untuk penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi atau RKT 2027, berdasarkan potensi ekonomi dan produk unggulan wilayah.
Di sisi regulasi, kementerian menyiapkan draf naskah akademis pembaruan Undang-Undang Transmigrasi yang ditargetkan masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2027.
Pembaruan regulasi tersebut diarahkan mendukung empat amanat Presiden, yakni menjaga keutuhan NKRI, mengentaskan kemiskinan, memperkuat lumbung pangan nasional, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dengan pendekatan pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah berharap transmigrasi mampu menghadirkan peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(ady)
