RILISINFO.COM, Bandar lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta RSUD dr. H. Abdul Moeloek meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar. Hal ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.
“Penilaian Ombudsman pada tahun 2026 ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah berjalan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata,” demikian sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan pada kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Selasa (10/11/2026).
Dalam sambutan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara pelayanan harus memastikan layanan diberikan secara profesional, mudah diakses, memiliki kepastian, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penilaian Ombudsman tahun ini menyasar empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan. Keempat OPD tersebut menjadi lokus penilaian karena memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Gubernur Mirza mengingatkan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tidak hanya berada pada empat OPD tersebut. Seluruh 48 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki fungsi pelayanan publik sehingga hasil penilaian ini diharapkan menjadi tolok ukur dan bahan pembelajaran bagi perangkat daerah lainnya.
Khusus RSUD dr. H. Abdul Moeloek sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Mirza menekankan pentingnya menjaga mutu pelayanan kesehatan. Seluruh jajaran rumah sakit diminta meningkatkan profesionalisme dan memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan yang adil sesuai standar serta ketentuan yang berlaku.
Gubernur Mirza juga meminta jajaran rumah sakit mempersiapkan penilaian secara serius, mulai dari konsistensi penerapan standar pelayanan, ketersediaan administrasi dan informasi pelayanan, hingga efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat. Upaya pencegahan terhadap setiap potensi maladministrasi harus dilakukan sejak awal agar tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Perhatian terhadap evaluasi tersebut juga berkaitan dengan capaian Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun sebelumnya. Gubernur menyebut Lampung telah mencatatkan prestasi dengan masuk tiga besar nasional dalam penilaian pelayanan publik dan berharap capaian tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada penilaian tahun 2026.
Berdasarkan catatan resmi Pemerintah Provinsi Lampung, pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Lampung memperoleh predikat Kualitas Tertinggi kategori pemerintah provinsi dan menjadi satu-satunya provinsi dari 38 provinsi yang meraih kategori tersebut. Capaian ini menjadi modal sekaligus tanggung jawab untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Lukman Pura menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan tata kelola rumah sakit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan standar pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.
Menurut Lukman, pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga mencakup kepastian pelayanan, keterbukaan informasi, sikap profesional, serta kemampuan rumah sakit merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan maladministrasi menjadi perhatian seluruh jajaran rumah sakit.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Dodik Hermanto menjelaskan bahwa penilaian tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan atau kelemahan penyelenggara pelayanan. Sebaliknya, pengawasan dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dodik menilai RSUD Abdul Moeloek memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Melalui penilaian ini, Ombudsman berharap dapat membantu pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur.
Dalam pelaksanaannya, tim Ombudsman akan melakukan sejumlah tahapan pemeriksaan, meliputi wawancara dengan jajaran penyelenggara pelayanan, penelusuran lapangan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan salah satu poliklinik, serta pemeriksaan dokumen terkait perencanaan, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan. Tim juga akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diterima.
Dodik menambahkan, pihaknya telah melakukan penilaian terhadap sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung selama hampir tiga bulan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ombudsman juga meninjau RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, rumah sakit di Tulang Bawang Barat, serta RSUD Krui di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu rumah sakit di Tulang Bawang Barat diketahui tengah menjalani pembangunan dengan dukungan anggaran sekitar Rp230 miliar dari Kementerian Kesehatan.
Ia berharap seluruh jajaran RSUD Abdul Moeloek dapat memberikan informasi dan data secara objektif serta transparan selama proses penilaian berlangsung. Menurutnya, keluhan masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan menjadi masukan penting untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan mutu pelayanan.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap penilaian tersebut tidak berhenti pada pencapaian predikat atau penghargaan administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Melalui evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, adil, transparan, dan berkualitas, sekaligus memperkuat komitmen Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. (lsi)
Sumber : Adpim Provinsi Lampung
