RILISINFO.COM, Yogyakarta – Tujuh fraksi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemui massa demonstrasi yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 16.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan menyatakan dukungan terhadap tuntutan agar pemerintah pusat menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PKS, Golkar, PAN, dan PPP hadir secara langsung untuk menemui massa aksi sekaligus menyampaikan sikap mereka terhadap sejumlah tuntutan yang disuarakan demonstran.
Dalam pernyataan bersama, perwakilan tujuh fraksi tersebut menyatakan sepakat mendorong pemerintah pusat agar menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta media massa turut mengawal dan memberitakan dukungan tersebut agar menjadi perhatian publik.
Selain persoalan karhutla, perwakilan fraksi DPRD DIY juga menyampaikan sikap terkait penanganan massa aksi sebelumnya pad tanggal (20/10/26). Mereka mendesak agar Polda DIY mencabut surat pemanggilan terhadap massa aksi serta memberikan kompensasi kepada korban yang mengalami represifitas aparat.
Sejumlah anggota DPRD DIY yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Danang Wahyu Broto dari Fraksi Gerindra, Tri Nugroho dari Fraksi PKB, Muhammad Syafii dari Fraksi PKS, Sri Muslimatun dari Fraksi Golkar, M. Yazid dari Fraksi Gabungan PPP, Yan Kurnia Kustanto dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Arif Kurniawan dari Fraksi PAN.
Sebagai bentuk komitmen atas dukungan yang disampaikan, perwakilan tujuh fraksi DPRD DIY turut membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan yang memuat sejumlah tuntutan massa demonstrasi. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan para demonstran.
Pertemuan tersebut menjadi momen penting bagi massa demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil rakyat. Dukungan tujuh fraksi DPRD DIY diharapkan dapat menjadi dorongan politik bagi pemerintah pusat untuk segera merespons tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Sikap yang disampaikan para anggota dewan juga menjadi bentuk respons terhadap tuntutan demonstran terkait perlindungan hak masyarakat dan evaluasi tindakan aparat dalam mengawal aksi. (Aga)
