Sambut Demonstran di Kepatihan, Sri Sultan HB X Lesehan Bareng Massa Aksi

Rabu, 11 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Yogyakarta – Momen menarik terlihat saat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menemui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil di Kompleks Kepatihan, Selasa (10/11/2026).

Berbeda dari pertemuan formal pada umumnya, Sri Sultan tampak duduk lesehan bersama para demonstran. Dengan suasana santai dan terbuka, Sultan mendengarkan langsung berbagai aspirasi serta tuntutan yang disampaikan mahasiswa, komunitas, dan elemen masyarakat.

Kehadiran Sultan sekitar pukul 16.00 WIB tersebut menjadi perhatian peserta aksi. Dalam pertemuan itu, Sultan merespons sejumlah persoalan yang menjadi sorotan massa, mulai dari upah minimum buruh, dugaan praktik premanisme, hingga kondisi Stadion Mandala Krida.

Saat menanggapi persoalan premanisme, Sultan mengaku tidak mengetahui secara persis praktik tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan tidak boleh dilakukan.

“Kalau premanisme saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan dengan preman. Preman itu siapa. Kalau kekerasan jangan dilakukan. Malioboro itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi,” ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Terkait Stadion Mandala Krida, Sultan menjelaskan bahwa secara hukum persoalannya telah inkrah sehingga perbaikan sudah dapat dilakukan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sultan juga menyampaikan bahwa stadion tersebut saat ini sudah bisa digunakan, tetapi belum dapat dimanfaatkan pada malam hari karena belum memiliki fasilitas lampu. Sementara itu, tribun bagian timur belum bisa digunakan karena kondisinya dinilai tidak layak.

Adapun perbaikan stadion sesuai standar FIFA diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2028 mendatang, mengingat ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat dilakukan secara bertahap.

Mengenai tuntutan buruh terkait upah minimum, Sultan menjelaskan bahwa penetapannya masih menunggu regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Perhitungan nantinya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta nilai alfa melalui Dewan Pengupahan.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan juga menegaskan pentingnya ruang publik sebagai tempat masyarakat menyampaikan pendapat dan menjalankan demokrasi.

Momen duduk lesehan dan berdialog langsung bersama demonstran itu memperlihatkan suasana pertemuan yang lebih terbuka. Sultan memberikan kesempatan kepada massa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus merespons sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Yogyakarta. (Aga)

Berita Terkait

Soal Aksi 10 November, Kapolda DIY Ungkap Kronologi dan Respons Kepolisian
The Jeblogs dan Rumah Sakit Siap Meriahkan Panggung D’Festival 2026 di Yogyakarta
Dampak Positif Lonjakan Investasi Sleman: Ribuan Tenaga Kerja Lokal Terbebas dari Pengangguran
Ringankan Beban Masyarakat, Pemkab Sleman Bebaskan Bunga Tunggakan PBB
Kukuhkan Sekber SPAB, Pemkab Sleman Minta Seluruh Sekolah Siap Hadapi Ancaman Bencana
Susanto Dorong Warungboto Art Festival Jadi Agenda Seni Tahunan Kota Yogyakarta
Tata Kelola Makin Solid, ISI Yogyakarta Raih 10 Award di Tingkat Nasional
Aksi Hari Pahlawan Yogyakarta Soroti Suara Gen Z dan Penangkapan

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 09:09 WIB

Soal Aksi 10 November, Kapolda DIY Ungkap Kronologi dan Respons Kepolisian

Kamis, 12 November 2026 - 09:03 WIB

The Jeblogs dan Rumah Sakit Siap Meriahkan Panggung D’Festival 2026 di Yogyakarta

Rabu, 11 November 2026 - 16:43 WIB

Dampak Positif Lonjakan Investasi Sleman: Ribuan Tenaga Kerja Lokal Terbebas dari Pengangguran

Rabu, 11 November 2026 - 16:39 WIB

Ringankan Beban Masyarakat, Pemkab Sleman Bebaskan Bunga Tunggakan PBB

Rabu, 11 November 2026 - 14:50 WIB

Kukuhkan Sekber SPAB, Pemkab Sleman Minta Seluruh Sekolah Siap Hadapi Ancaman Bencana

Berita Terbaru

Jakarta

Jakarta Tidak Miskin, Hanya Belum Menagih Haknya

Kamis, 12 Nov 2026 - 08:56 WIB