RILISINFO.COM, Cilegon – Komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas terus diperkuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan monitoring pemenuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia di Lapas Kelas IIA Cilegon, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan monitoring diawali dengan koordinasi bersama Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik, termasuk monitoring dan pengadaan pos pengaduan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Monitoring ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI dalam mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaraan Pemasyarakatan, sekaligus memastikan tersedianya mekanisme pelayanan dan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat maupun warga binaan.
Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Wahyu Trah Utomo, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Lapas.
“Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat dan warga binaan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kehadiran Ombudsman RI menjadi kesempatan bagi kami untuk mendapatkan masukan dan penguatan demi mewujudkan pelayanan yang semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ungkap Wahyu.
Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida R. Rasahan, dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara layanan kepada masyarakat. Monitoring ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, serta penguatan mekanisme pengaduan di lingkungan Pemasyarakatan.
“Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pelayanan. Setiap penyelenggara layanan harus memastikan masyarakat maupun warga binaan mendapatkan hak pelayanan secara layak, serta memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan apabila terdapat kendala atau ketidaksesuaian dalam pelayanan. Melalui monitoring ini, kami berharap kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan terus mengalami perbaikan,” ungkap Syafrida.
Tidak hanya melakukan monitoring, kegiatan juga dilanjutkan pada siang hari dengan agenda Sosialisasi dan Penguatan Pelayanan Publik kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten.
Dalam kegiatan tersebut, Syafrida R. Rasahan memberikan sosialisasi dan penguatan terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Agenda kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sebagai ruang komunikasi, penyampaian masukan, serta penguatan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan.
Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Cilegon diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan penerima layanan, mengedepankan keterbukaan informasi, serta menyediakan sarana pengaduan yang responsif dan mudah diakses.
Monitoring dan penguatan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi dan peningkatan berkelanjutan bagi jajaran Pemasyarakatan untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat.(***)
