FSP TSK SPSI: BPJS Ketenagakerjaan Paling Tepat Kelola Dana Cadangan Pesangon

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Jakarta – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) menyatakan dukungannya terhadap penunjukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ketua Umum PP FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, menilai keberadaan Dana Cadangan Pesangon merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap hak pekerja/buruh, khususnya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, selama ini masih banyak pekerja/buruh yang tidak memperoleh hak pesangon ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, tutup, atau dinyatakan pailit. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme yang dapat menjamin ketersediaan dana pesangon sehingga hak pekerja tetap terpenuhi meskipun perusahaan tidak lagi beroperasi.

“Keberadaan Dana Cadangan Pesangon menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pekerja/buruh. Dengan adanya kewajiban perusahaan menyisihkan dana pesangon secara berkala melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah, pembayaran hak pekerja diharapkan dapat lebih terjamin ketika terjadi PHK,” demikian pandangan PP FSP TSK SPSI.

PP FSP TSK SPSI berpandangan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang paling tepat untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pengalaman dan kapasitas BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola berbagai program jaminan sosial bagi pekerja/buruh.

Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan sejumlah program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pengalaman penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, yang memiliki sejarah sejak berdirinya ASTEK (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) pada 1977, dinilai menjadi modal penting bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Selain pengalaman kelembagaan, PP FSP TSK SPSI juga menyoroti keberadaan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan unsur pekerja/buruh dan pemberi kerja atau pengusaha.

Keterlibatan kedua unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan terhadap pengelolaan dana berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan para pihak, terutama dalam menjamin perlindungan hak pekerja/buruh.

Menurut Roy Jinto Ferianto, pengelolaan Dana Cadangan Pesangon membutuhkan lembaga yang memiliki pengalaman, sistem pengawasan, serta kapasitas dalam mengelola dana yang berkaitan langsung dengan hak pekerja.

Atas dasar itu, PP FSP TSK SPSI meminta pemerintah menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Pesangon merupakan hak pekerja/buruh yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian pembayaran. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah mempercayakan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon kepada BPJS Ketenagakerjaan karena memiliki pengalaman dan kapasitas dalam mengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Roy Jinto Ferianto.

Roy Jinto Ferianto
Ketua Umum
Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI

Berita Terkait

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
Selamat Datang Wakil Presiden Pengganti Gibran
Kenapa Jendral Listyo Nekad?
Gugat Status Advokat, Bahrain Siap Uji Paradigma Baru Sistem Keadvokatan Indonesia dalam Sidang Doktoral
Gelar Sri Sultan HB X Berubah, Khalifatullah Hilang, Tradisi Bergeser
Terjerat Lingkaran Setan Digital: Judol + Pinjol, Ini 3 Tandanya dan 4 Cara Keluarnya
Prof. Yuddy Chrisnandi Sebut Presiden Prabowo Miliki Mandat Konstitusional Penuh hingga 2029
Jurnalisme Kritis Jadi Penjaga Akurasi dan Kepentingan Publik

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:19 WIB

FSP TSK SPSI: BPJS Ketenagakerjaan Paling Tepat Kelola Dana Cadangan Pesangon

Jumat, 13 November 2026 - 10:18 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Rabu, 11 November 2026 - 10:11 WIB

Selamat Datang Wakil Presiden Pengganti Gibran

Rabu, 4 November 2026 - 11:39 WIB

Kenapa Jendral Listyo Nekad?

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 08:32 WIB

Gugat Status Advokat, Bahrain Siap Uji Paradigma Baru Sistem Keadvokatan Indonesia dalam Sidang Doktoral

Berita Terbaru