Berangkat Resmi, Pekerja Migran Indonesia Tetap Bisa Jadi Tidak Berdokumen, Ini Penjelasan Pakar UMY

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan

Foto dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan

RILISINFO.COM, Yogyakarta – Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri melalui prosedur resmi tidak selalu terbebas dari risiko persoalan keimigrasian. Pekerja yang awalnya memiliki dokumen lengkap tetap dapat mengalami perubahan status menjadi tidak berdokumen (undocumented) selama berada di negara tujuan, antara lain akibat berakhirnya izin tinggal, perpindahan tempat kerja, atau ketidaksesuaian pekerjaan dengan izin yang dimiliki.

Persoalan tersebut disoroti dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.I., MPA., saat menjelaskan kompleksitas perlindungan pekerja migran pada Rabu (18/11/2026).

“Persoalan pekerja migran yang tidak berdokumen ini tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Pekerja yang awalnya berangkat secara legal juga bisa mengalaminya. Misalnya karena izin tinggal berakhir, berpindah tempat kerja, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki,” jelas Bachtiar.

Menurutnya, kerentanan pekerja migran tidak selalu muncul sejak proses keberangkatan. Persoalan tersebut dapat berkembang selama mereka bekerja dan menetap di negara tujuan. Karena itu, pemetaan kategori pekerja migran tidak berdokumen menjadi penting untuk mengidentifikasi penyebab perubahan status, pola kerentanan, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

UMY dan IIUM Bahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Diaspora Berdampak: Migrasi, Perlindungan Hak, dan Hukum Migran” yang diselenggarakan di UMY pada Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya (kick-off) Program Diaspora Berdampak 2026 melalui Hibah Diaspora Berdampak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Program ini diusulkan oleh Bachtiar bersama Prof. Sonny Zulhuda, LL.B., MCL., Ph.D., akademisi diaspora Indonesia dari International Islamic University Malaysia (IIUM). Diskusi tersebut melibatkan akademisi dan peneliti dari UMY serta Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, perwakilan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Yogyakarta, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta Migrant Center UPN “Veteran” Yogyakarta.

Melalui forum ini, para peserta membahas persoalan migrasi, perlindungan hak, dan aspek hukum yang berkaitan dengan kondisi pekerja migran Indonesia, termasuk mereka yang menghadapi persoalan dokumen di negara tujuan.

Perempuan dan Anak Berisiko Mengalami Kerentanan Berlapis

Bachtiar menilai bahwa dampak persoalan status dokumen tidak hanya dirasakan oleh pekerja migran, tetapi juga dapat memengaruhi anggota keluarga mereka. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang perlu memperoleh perhatian khusus karena berpotensi menghadapi kerentanan berlapis, terutama ketika status keimigrasian dan dokumen kependudukan tidak memadai.

Dalam diskusi tersebut, Sonny Zulhuda turut menyoroti persoalan perkawinan yang tidak tercatat serta anak-anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.

Menurut Bachtiar, persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran perlu mencakup aspek yang lebih luas daripada hubungan kerja semata. Kondisi keluarga, status administrasi, dan akses terhadap layanan dasar juga harus menjadi bagian dari perhatian.

Edukasi Migrasi Aman Perlu Diperkuat sejak Perekrutan

Selain persoalan di negara tujuan, Bachtiar menekankan pentingnya memperhatikan proses perekrutan dan penempatan pekerja migran sejak awal. Menurutnya, calon PMI perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai prosedur penempatan, isi kontrak kerja, hak dan kewajiban, serta risiko yang mungkin dihadapi selama bekerja di luar negeri.

Peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) juga perlu diperhatikan dalam memastikan proses perekrutan dan penempatan berjalan sesuai ketentuan.

“Calon pekerja migran perlu memahami prosedur penempatan, kontrak kerja, hak dan kewajiban, serta risiko di negara tujuan. Saya rasa, edukasi migrasi aman dan orientasi pra-keberangkatan, termasuk lewat pendekatan berbasis desa perlu diperkuat,” imbuh Bachtiar.

Ia menilai bahwa penguatan literasi migrasi sejak tingkat desa dapat membantu calon pekerja dan keluarga memahami prosedur keberangkatan yang aman sekaligus mengenali potensi persoalan yang mungkin muncul setelah tiba di negara tujuan.

Dorong Kolaborasi Indonesia–Malaysia untuk Perlindungan PMI

Dari sisi kebijakan, Bachtiar menyoroti pentingnya penanganan pekerja migran tidak berdokumen secara menyeluruh, baik melalui upaya regularisasi status maupun pemulangan ke daerah asal sesuai kondisi dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, hambatan dalam mengakses layanan konsuler, mengurus dokumen kependudukan, dan memperoleh bantuan hukum masih perlu ditelusuri lebih lanjut agar bentuk perlindungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerja migran.

“Perlindungan pekerja migran menuntut koordinasi pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, serta jaringan diaspora,” tegasnya.

Bachtiar berharap hasil pembahasan awal tersebut dapat menjadi landasan untuk menyusun agenda penelitian dan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan pekerja migran Indonesia. Kolaborasi antara UMY dan IIUM juga diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan lintas negara serta menghasilkan penelitian yang memberikan manfaat nyata bagi perlindungan hak pekerja migran dan keluarganya. (lsi)

Sumber : Humas Umy

Berita Terkait

Wacana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Pakar UMY Ingatkan Risiko Ekologis
Angkat Kekayaan Warisan Mataram Islam, Mataram Legacy Run 2026 Perkuat Daya Tarik Wisata Kotagede
Bangun Ekosistem Bisnis Sejak Dini, Dinas Perinkop UKM Kota Yogyakarta Sokong Penuh Program Saka Wirausaha
Dorong Kemandirian Ekonomi Generasi Muda, Festival Gen-Z dan Scoutpreneur Hadirkan Ruang Kreasi di Teras Malioboro
Luruskan Isu Pelepasan Foto Wapres di Pemkot Yogyakarta, Wawan Harmawan Pastikan Tak Ada Arahan Pusat
Jogjavaganza Vol 6 Perkuat Nilai Kesehatan, Budaya, dan Ketahanan Keluarga di Yogyakarta
UMY Edukasi Siswa SMK Muhammadiyah di Manggarai Timur tentang Pencegahan Penyakit Gigi
Vayora.id Dorong Digitalisasi Sektor Akomodasi Lewat Sistem Manajemen Villa Profesional

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 17:12 WIB

Berangkat Resmi, Pekerja Migran Indonesia Tetap Bisa Jadi Tidak Berdokumen, Ini Penjelasan Pakar UMY

Rabu, 18 November 2026 - 17:05 WIB

Wacana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Pakar UMY Ingatkan Risiko Ekologis

Rabu, 18 November 2026 - 16:37 WIB

Angkat Kekayaan Warisan Mataram Islam, Mataram Legacy Run 2026 Perkuat Daya Tarik Wisata Kotagede

Rabu, 18 November 2026 - 16:27 WIB

Dorong Kemandirian Ekonomi Generasi Muda, Festival Gen-Z dan Scoutpreneur Hadirkan Ruang Kreasi di Teras Malioboro

Rabu, 18 November 2026 - 16:22 WIB

Luruskan Isu Pelepasan Foto Wapres di Pemkot Yogyakarta, Wawan Harmawan Pastikan Tak Ada Arahan Pusat

Berita Terbaru