DPR Minta Bapanas, Bulog dan ID Food tidak Jadi Sarang Mafia Pangan

Selasa, 31 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM – Jakarta.  Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet berharap berdirinya Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah untuk mengatur semua pihak yang bermain dalam bisnis dan distribusi pangan yang berdampak pada mundurnya pertanian Indonesia dan semakin meningkatnya volume impor pangan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (31/1/ 2023), Kepala Bapanas menyampaikan Roadmap Bapanas 2022-2024.

“Kehadiran Bapanas seharusnya menjadi antitesa mafia pangan, paling tidak mengimbangi atau mengurangi, namun setelah membaca roadmap kok seperti tidak nyambung,” ujar drh Slamet di Jakarta, Selasa (31/1/2023) kemarin.

Slamet menilai program-program dari roadmap Bapanas tidak mencerminkan misi besar sebagai antitesa mafia pangan. Bapanas hanya seperti pemadam kebakaran ketika terjadi inflasi.

“Roadmap tidak menjelaskan bagaimana menghadirkan kedaulatan dan kemandirian pangan dan mengangkat kesejahteraan petani. Ratusan milyar anggaran program tapi tidak mencerminkan kearah misi tersebut. Hanya satu program yang mengarah yaitu Penyusunan Blue print dan Penguatan Kerja sama lintas K/L” tapi itupun tidak muncul dalam penjelasan kepala Bapanas tadi,” tambahnya.

“Sepertinya antara harapan kami komisi IV terhadap peran Bapanas dengan apa yang dipikirkan kepala Bapanas sendiri ada perbedaan yang sangat jauh,” imbuhnya.

Kemudian, kata Slamet, masalah yang terjadi saat ini soal produksi pangan, bukan di petani yang tidak mau menanam tapi masalahnya tidak ada jaminan jika mereka menanam produknya akan laku dan menguntungkan buat masa depan mereka.

Saat momentum bertemu dengan konstituen petani dan kita bertanya siapa yang mewariskan pekerjaan bapak kepada anaknya? tidak ada yang angkat tangan pak, inilah keprihatinan dan ancaman untuk masa depan Indonesia.

Sedangkan untuk BUMN Pangan, Slamet menilai tidak ada kejelasan. “Untuk ID FOOD benar gak sih program itu riil? Dimanakah titiknya? Jangan-jangan ID FOOD hanya broker untuk jual kuota GPS ke pihak lain. Harus dibuktikan bahwa Bapanas, Bulog dan ID Food bukan menjadi bagian dari mafia pangan tapi menjadi antitesa dari mafia pangan,” pungkasnya. (dns)

Berita Terkait

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026, Peringkat Sumatera Selatan Melesat ke Posisi 3 Nasional
Aldi Taher Resmi Buka Gerai Sa’di di Jakarta Selatan, Sajikan Menu Unggulan Sate Domba
Optimalkan Aset Wilayah, Pemprov Banten Jajaki Sinergi Pemanfaatan Tanah Bersama Badan Bank Tanah
Perkuat Transparansi Publik, Gubernur Andra Soni Beberkan 5 Strategi Keterbukaan Informasi Banten
Jakarta Tidak Miskin, Hanya Belum Menagih Haknya
Beri Dukungan Moril, Kapolri Jenguk Personel PJR Polda Banten di RS Polri
KH Wasyid Jadi Pahlawan Nasional, Gubernur Andra Soni Sebut Kemenangan Warga Banten

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 10:18 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Jumat, 13 November 2026 - 08:58 WIB

Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026, Peringkat Sumatera Selatan Melesat ke Posisi 3 Nasional

Kamis, 12 November 2026 - 12:40 WIB

Aldi Taher Resmi Buka Gerai Sa’di di Jakarta Selatan, Sajikan Menu Unggulan Sate Domba

Kamis, 12 November 2026 - 10:41 WIB

Optimalkan Aset Wilayah, Pemprov Banten Jajaki Sinergi Pemanfaatan Tanah Bersama Badan Bank Tanah

Kamis, 12 November 2026 - 09:29 WIB

Perkuat Transparansi Publik, Gubernur Andra Soni Beberkan 5 Strategi Keterbukaan Informasi Banten

Berita Terbaru