RILISINFO.COM, JAKARTA — Anggota Komisi IV Fraksi PKS DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka dan proporsional terkait informasi komitmen impor beras sebesar 1.000 ton dari Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian perdagangan bilateral. Ia menegaskan, Komisi IV DPR RI akan mencermati isu tersebut secara objektif dengan mengedepankan kepentingan nasional, khususnya perlindungan petani dan ketahanan pangan dalam negeri.
Menurut Johan, meski secara volume jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan total produksi beras nasional, kebijakan perdagangan untuk komoditas pangan strategis tetap harus dikawal ketat. Ia mengingatkan potensi dampak psikologis pasar yang dapat memengaruhi harga gabah di tingkat petani.
“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” ujar Johan di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi guna memastikan komitmen tersebut tidak bertentangan dengan semangat penguatan swasembada dan kedaulatan pangan nasional.
Johan menekankan, pengawasan kebijakan pangan harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis data. Stabilitas harga, optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan hasil panen, serta perlindungan terhadap petani, menurutnya, tetap menjadi prioritas utama.
“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegasnya.
Ia memastikan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan pangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global. (***)
