RILISINFO.COM, Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD mulai memetakan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 dengan menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur, penataan lingkungan, serta penguatan pelayanan publik. Perencanaan tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan pertumbuhan kota yang kian pesat sebagai daerah penyangga ibu kota.
Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat membuat kebutuhan akan infrastruktur menjadi prioritas utama. Selain menunjang mobilitas masyarakat, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di wilayah Kota Bekasi.
Sejumlah program strategis mulai dibahas melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rencana pembangunan yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mengimbangi laju perkembangan kota.
Dalam rangka mematangkan arah pembangunan tersebut, Komisi II DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja khusus untuk membahas rencana program strategis infrastruktur tahun anggaran 2027. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Kota Bekasi dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait.
Beberapa instansi yang hadir di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA). Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penelaahan awal terhadap rencana kerja perangkat daerah sebelum masuk dalam tahapan perencanaan anggaran.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Ia menekankan pentingnya penyusunan program berbasis data dan riset agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan 2027 harus benar-benar matang. Riset pembangunannya harus jelas, terutama pada sektor infrastruktur yang dikelola Bina Marga, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” ujar Latu Har Hary dalam rapat tersebut.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran pembangunan. Dengan kebutuhan anggaran infrastruktur yang cukup besar setiap tahun, pemerintah daerah diminta melakukan perencanaan secara cermat agar dana yang dialokasikan dapat digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat. (*)
