RILISINFO.COM, YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta mulai mematangkan konsep Calendar of Event (CoE) terintegrasi sebagai bagian dari strategi kebijakan penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Langkah ini dibahas bersama Komite Ekonomi Kreatif dalam pertemuan di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (9/4).
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa penyusunan CoE tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan birokrasi semata. Menurutnya, diperlukan sentuhan kreatif dan kolaboratif agar kebijakan ini benar-benar berdampak terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kalau hanya menggunakan cara berpikir birokrasi, ini tidak akan sukses. Karena birokrasi itu kuat di akuntabilitas, tapi sering kurang di kreativitas,” ujar Hasto.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus mengambil peran sebagai fasilitator dalam ekosistem event di Yogyakarta. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang disusun tidak bersifat top-down, melainkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku industri kreatif dan komunitas.
Dalam forum tersebut, Direktur Jogja Festivals, Dinda Intan Pramesti Putri, memaparkan bahwa CoE bukan sekadar daftar agenda tahunan, melainkan instrumen strategis yang dapat mengorkestrasi berbagai kegiatan lintas sektor, mulai dari seni budaya, MICE, hingga event komunitas.
“Calendar of Event itu bukan hanya list kegiatan, tapi strategi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus instrumen city branding,” jelasnya.
Ia mengusulkan sistem kurasi berlapis atau tiering system dalam pengelolaan event. Skema ini membagi event ke dalam tiga kategori, yakni flagship event berskala nasional dan internasional, strategic events dengan potensi wisata tinggi, serta community events berbasis partisipasi masyarakat.
Secara politik kebijakan, konsep ini dinilai sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat positioning Yogyakarta sebagai kota festival di tingkat global. Dinda juga menyoroti pentingnya integrasi antar-stakeholder, mengingat ekosistem event di Yogyakarta saat ini masih berjalan secara terdesentralisasi.
Ia membandingkan dengan kota seperti Adelaide dan Singapura yang dinilai berhasil mengelola event melalui sistem kurasi dan koordinasi yang kuat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mendukung implementasi CoE. Di antaranya melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), penguatan event berbasis budaya dan keagamaan, hingga pengemasan tradisi lokal sebagai daya tarik wisata.
“Kita ingin event-event ini tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung dan menjadi satu kekuatan besar untuk pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.
Pemkot menargetkan konsep CoE terintegrasi dapat diformulasikan pada 2026 dan diimplementasikan secara penuh pada 2027. Hasto juga menekankan pentingnya percepatan dalam aspek perencanaan anggaran dan infrastruktur pendukung agar kebijakan ini dapat segera direalisasikan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi politik pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan identitas kota sekaligus peningkatan daya saing ekonomi berbasis kreatif di tingkat nasional maupun global. (Aga)
