Transparansi Kepemimpinan Prabowo Dinilai Tingkatkan Literasi Informasi Publik

Jumat, 29 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Jakarta – Keterbukaan informasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Kebijakan yang sebelumnya jarang dibahas secara terbuka kini mulai dijelaskan secara transparan kepada publik.

Salah satu contoh yang disorot adalah penggunaan APBN untuk program kurban. Menurut catatan publik, skema tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya. Namun baru di era Prabowo, informasi itu disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengetahui asal-usul dan mekanismenya.

Apalagi anggaran tersebut digunakan untuk masyarakat, bukan digunakan untuk pribadi. sangatlah wajar bila anggaran digunakan.

Ketua Umum Gerakan Persatuan Nasional Nol Delapan (GPN 08) H. Safrin mencermati terkait yang sedang viral, Ketum GPN 08 menilai hanya “Di kepemimpinan Presiden Prabowo, keterbukaan jadi hal yang ditekankan. Soal kurban pakai APBN misalnya, ternyata sudah ada sejak presiden sebelumnya, tapi baru sekarang dijelaskan secara jujur ke publik. Ini yang membuat rakyat jadi lebih melek,” ujar H Safrin saat dihubungi via telepon selular, Kamis (28/5/2026).

Keterbukaan semacam ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika data dan kebijakan disampaikan secara jelas, publik bisa ikut mengawasi dan menilai jalannya program negara.

“Alhamdulillah, kita bersyukur mendapatkan presiden yang terbuka kepada rakyatnya. Transparansi seperti ini membuat ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat jadi lebih sehat,” lanjutnya.

Langkah keterbukaan informasi publik memang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan semakin banyaknya kebijakan yang dijelaskan secara terbuka, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Kini, publik menantikan agar prinsip transparansi tersebut terus diperkuat dan diterapkan di seluruh kementerian serta lembaga, agar setiap rupiah anggaran negara bisa dipertanggungjawabkan secara jelas kepada rakyat. (rel)

Berita Terkait

Fungsi Intelijen Keamanan atau Intelkam Polri, Mempunyai Posisi yang Sangat Strategis
Kemenkeu dan IsDB Perkuat Kemitraan Pembangunan Indonesia 2026–2030
DPR RI Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Atur Hak Pekerja hingga PHK
Investor Daily Summit 2026 Bahas Hilirisasi dan AI, Abdul Harris Bobihoe Turut Hadir
Reskrim Sebagai Fungsi Pelayanan Keadilan, Menghindari Salah Tangkap, Tuduh maupun Kriminalisasi
Hormati Putusan MK, KPU Tegaskan Verifikasi Pilpres 2024 Sesuai Mekanisme
Menaker Yassierli: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Hadirkan Era Baru Hukum Ketenagakerjaan
Lalu Lintas, Wajah Kehadiran Negara dalam Kehidupan Masyarakat

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:43 WIB

Fungsi Intelijen Keamanan atau Intelkam Polri, Mempunyai Posisi yang Sangat Strategis

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:53 WIB

Kemenkeu dan IsDB Perkuat Kemitraan Pembangunan Indonesia 2026–2030

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:59 WIB

DPR RI Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Atur Hak Pekerja hingga PHK

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:52 WIB

Investor Daily Summit 2026 Bahas Hilirisasi dan AI, Abdul Harris Bobihoe Turut Hadir

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:35 WIB

Reskrim Sebagai Fungsi Pelayanan Keadilan, Menghindari Salah Tangkap, Tuduh maupun Kriminalisasi

Berita Terbaru