RILISINFO.COM, Jogja – Pelaku angkutan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) angkat suara.
Komunitas “Palapa Wijaya” bersama ISEI Cabang Yogyakarta dan KADIN DIY menggelar diskusi terbatas bertajuk “Isu Terkini Perusahaan Bus Pariwisata DIY” di RM Ingkung Grobog, Selasa (24/02/26).
Forum yang dihadiri 20 peserta itu membedah dampak kebijakan larangan study tour terhadap industri transportasi wisata.
“Kami ingin suara pelaku usaha benar-benar didengar,” tegas V. Hantoro.
Diskusi menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya V. Hantoro selaku Ketua “Palapa Wijaya”, Rudy Badrudin (Wakil Ketua ISEI Cabang Yogyakarta), Y. Sri Susilo (Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta), serta perwakilan KADIN DIY yakni Tim Apriyanto dan Arif Effendi.
Diskusi dipandu jurnalis senior DIY, Ronny Sugiantoro.
“Ini bukan sekadar soal bisnis bus, tapi menyangkut ekosistem pariwisata DIY secara keseluruhan,” ujar Rudy dalam forum tersebut.
Komunitas “Palapa Wijaya” atau Paguyuban Pelaku Angkutan Pariwisata Yogyakarta menaungi perusahaan bus besar, medium, hingga armada Hiace dan Elf yang tersebar di lima kabupaten/kota DIY.
Mereka merasakan langsung dampak kebijakan larangan study tour di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.
“Larangan study tour sekolah, khususnya ke luar kota, memberikan dampak ganda yaitu perlindungan keamanan dan ekonomi, sekaligus pukulan berat bagi sektor pariwisata lokal,” ungkap Hantoro.
Menurutnya, kebijakan tersebut memicu penurunan drastis omzet industri transportasi, UMKM oleh-oleh, hotel, kuliner hingga destinasi wisata.
“Efeknya berantai. Bus berhenti, hotel sepi, pedagang oleh-oleh kehilangan pembeli,” katanya.
Ia menegaskan, pelaku usaha memahami tujuan kebijakan untuk mencegah pungutan dan risiko kecelakaan, namun berharap ada solusi yang tetap menghidupkan roda ekonomi daerah.
Dalam diskusi itu juga mengemuka dugaan praktik persaingan tidak sehat. Peserta menyebut adanya operator dari Jawa Tengah yang menawarkan harga jauh lebih rendah di wilayah DIY.
“Diduga ada praktik predatory pricing agar bisa masuk pasar study tour sekolah di DIY,” ujar salah satu peserta.
Padahal, menurut mereka, operator luar daerah juga menanggung biaya tambahan seperti empty running menuju titik jemput di DIY.
Sikap tegas pun disampaikan.
“Kami siap bersaing sehat dan menolak strategi harga yang mematikan,” tegas Hantoro.
Komunitas “Palapa Wijaya” berencana menyuarakan persoalan ini kepada Pemda DIY, kabupaten/kota, KPPU, Organda DIY, KADIN DIY, dan ISEI Cabang Yogyakarta.
Mereka juga mengapresiasi langkah Pemkab Bantul yang mengimbau sekolah menggunakan angkutan lokal.
“Kami rutin membayar PKB, PBB, PPh, serta biaya izin operasional. Kami berkontribusi bagi pembangunan ekonomi DIY,” tandas Hantoro.
(waw)
