RILISINFO.COM, Jogja – Anggota DPD RI Ahmad Syauqi menegaskan, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Napsadi bertujuan memperkuat pengawasan terhadap undang-undang dan menggali akar persoalan nyata di lapangan.
“Kami ingin data dan aspirasi dari semua pihak terkumpul, agar ada profiling yang jelas tentang kondisi rehabilitasi sosial di DIY,” ujarnya tegas.
Syauqi menambahkan, hasil RDPU ini akan menjadi dasar kuat bagi koordinasi dan sinkronisasi lintas lembaga.
“Kami akan mendorong regulasi yang seragam, agar koordinasi BNNP, BNK, dan pemerintah daerah lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Ia menilai, perbedaan perda, perwal, dan tingkat kesiapan lembaga menjadi hambatan yang harus segera diurai bersama.
“Kalau petanya jelas, maka penanganan, program, anggaran, dan evaluasi pun akan lebih jelas,” lanjut Syauqi optimistis.
Ia berharap, pemerintah pusat dapat melihat DIY sebagai contoh daerah dengan tata kelola rehabilitasi sosial yang transparan dan terintegrasi.
“Insyaallah beberapa tahun ke depan penanganan NAPZA di sini akan jauh lebih bagus,” katanya penuh harap.
Kepala BNNP DIY, David Cendri, menyambut langkah Syauqi dengan apresiasi tinggi.
“Pak Syauqi datang langsung, mendengar keluhan kami, dan memberikan solusi nyata. Ini awal menuju zero tolerance terhadap narkoba,” ungkapnya.
Sementara Kepala BNNK Gunungkidul juga berharap, perhatian pusat terhadap anggaran penanganan narkoba meningkat.
“Terima kasih kepada Pak Syauqi yang menginisiasi pertemuan ini. Semoga langkah ini jadi solusi bagi generasi muda kita,” ujarnya penuh semangat.(waw)
