Mendagri Dorong Pemda Jawa Barat Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Jumat, 19 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Bandung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Barat agar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Meski realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) relatif bagus, tapi masih ada beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat yang di bawah nasional.

“Nah, saya mendorong supaya pendapatan lebih tingkatkan lagi, di antaranya dengan menghidupkan sektor swasta. Jadi dibuat baik untuk pengusaha, bukan hanya besar, sedang, kemudian menengah, kecil, dan termasuk yang pedagang harian ultra mikro,” ujar Mendagri usai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

Karena itu, Mendagri mendorong kepala daerah agar terus berupaya menghidupkan sektor swasta. Ini dapat dilakukan dengan membuat birokrasi pelayanan yang tidak berbelit-belit dan memberikan akses perbankan kepada pelaku usaha. Terlebih, Bank Daerah Jawa Barat merupakan salah satu bank yang dinilai paling sehat di Indonesia. “Otomatis ini juga bisa jadi peluang untuk memberikan kredit dengan biaya ringan kepada yang kurang mampu,” ujarnya.

Bila sektor swasta ini hidup, lanjut Mendagri, maka akan berdampak terhadap meningkatnya retribusi maupun pendapatan dari pajak. Dengan demikian, PAD yang diterima juga tinggi, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. “Dana transfer ini kalau nanti terlalu mengandalkan dari pusat, kalau ada pendapatan pusat berkurang otomatis nanti akan dipotong di daerah,” ujarnya.

Selain itu, dirinya menekankan agar Pemda di Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan anggaran secara efisien. Mendagri meminta realisasi belanja tidak menumpuk di akhir tahun, tetapi dibuat target per tiga bulan atau empat bulan. Ini penting dilakukan untuk menjaga peredaran uang di masyarakat. Peredaran tersebut perlu dijaga karena akan mendorong sektor swasta sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Terlebih, kuatnya daya beli akan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Kalau konsumsi rumah tangganya turun, maka pertumbuhan ekonominya melamban artinya. Oleh karena itulah belanjanya harus efisien, pendapatannya harus ditingatkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menekankan pentingnya Pemda di Jawa Barat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pendidikan maupun kesehatan. “Kalau kita generasi muda Jawa Barat ini terlatih, terdidik, punya keahlian, sehat mereka ya, maka otomatis ini akan menjadi modal yang sangat penting sekali untuk membangun Jawa Barat, sambil tentunya kita membuka lapangan kerja,” tandasnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Peringati Hari Pahlawan, Menaker Tekankan Kerja Nyata ASN untuk Kesejahteraan Pekerja
Kunjungi PT Epson Industry, Wamenaker Minta Manajemen Jelaskan PKWT dan PHK
Evaluasi Setahun Bencana Sumatera, Mendagri Minta Pemda Optimalkan Anggaran Pemulihan
Atasi Konflik Kawasan Hutan, Bima Arya Tekankan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Kendalikan Inflasi Daerah, Sekjen Kemendagri Minta Harga Gula Sesuai HAP dan Kawal Stimulus Tiket Nataru
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Dokumen Dapat Diakses Publik
Menaker: Ekonomi Sirkular Buka Peluang Jutaan Lapangan Kerja Baru
Kemnaker Jelaskan Persyaratan Penerima BSU 2026

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 14:03 WIB

Peringati Hari Pahlawan, Menaker Tekankan Kerja Nyata ASN untuk Kesejahteraan Pekerja

Selasa, 10 November 2026 - 13:33 WIB

Kunjungi PT Epson Industry, Wamenaker Minta Manajemen Jelaskan PKWT dan PHK

Selasa, 10 November 2026 - 07:54 WIB

Evaluasi Setahun Bencana Sumatera, Mendagri Minta Pemda Optimalkan Anggaran Pemulihan

Senin, 9 November 2026 - 19:23 WIB

Atasi Konflik Kawasan Hutan, Bima Arya Tekankan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Senin, 9 November 2026 - 15:19 WIB

Kendalikan Inflasi Daerah, Sekjen Kemendagri Minta Harga Gula Sesuai HAP dan Kawal Stimulus Tiket Nataru

Berita Terbaru