RILISINFO.COM, Malaysia – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjenguk Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, yang tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia, Selasa (25/8/2026).
Kunjungan tersebut dilaksanakan atas *perintah* langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden memberikan penugasan kepada Mendagri setelah menerima laporan mengenai kondisi Wali Nanggroe yang sedang menjalani perawatan dan pemulihan kesehatan selama hampir tiga bulan di Penang.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menyampaikan salam hormat dan doa dari Presiden Prabowo agar Wali Nanggroe segera pulih serta dapat kembali ke Tanah Air.
Mendagri juga menyampaikan perhatian Presiden merupakan bentuk penghormatan kepada Wali Nanggroe sebagai tokoh yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan adat, budaya, dan persatuan masyarakat Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh.
Kondisi Wali Nanggroe dilaporkan terus membaik. Kepada Mendagri, Tgk. Malik Mahmud menyampaikan proses pengobatannya hampir selesai dan dirinya telah mendekati tahap pemulihan penuh. Apabila tidak terdapat kendala, Wali Nanggroe merencanakan kembali ke Aceh pada awal September 2026.
Mendagri menyambut baik perkembangan kesehatan tersebut. Ia berharap Wali Nanggroe dapat menuntaskan seluruh tahapan pemulihan sesuai anjuran tim medis sebelum kembali menjalankan berbagai kegiatan di Aceh.
Di tengah masa pemulihan, Wali Nanggroe diketahui tetap mengikuti sejumlah agenda kelembagaan secara daring. Pada Juli 2026, misalnya, Tgk. Malik Mahmud mengikuti forum Mahkamah Agung mengenai penyusunan naskah akademik pembentukan Pengadilan Niaga Syariah saat menjalani pemulihan dan fisioterapi ortopedi di Penang.
Kunjungan Mendagri tersebut sekaligus mencerminkan perhatian pemerintah pusat terhadap kesehatan para tokoh masyarakat serta komitmen untuk terus merawat komunikasi, persaudaraan, dan hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat Aceh.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
