Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Rabu, 15 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM – Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera menyalurkan anggaran Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, sumber pendanaan Pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Nah pada kesempatan yang baik ini, saya mohon bantuan rekan-rekan media menyampaikan kepada seluruh kepala daerah,” ujarnya di hadapan awak media usai Rapat Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, jumlah anggaran Pilkada yang diberikan mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati pemerintah daerah (Pemda) dengan penyelenggara maupun aparat keamanan. Dari jumlah yang disepakati tersebut, Pemda minimal menyalurkan 40 persen pada tahun lalu dan 60 persen diberikan tahun ini.

Mendagri mengaku, pihaknya telah mengecek pencairan anggaran Pilkada di masing-masing daerah. Hasilnya masih ada penyelenggara Pilkada di daerah yang belum menerima anggaran. Dirinya menegaskan bakal mengejar daerah tersebut agar segera menyalurkannya.

“Saya minta tolong rekan-rekan kepala daerahnya segera alokasi anggaran yang sudah ada itu ditransfer kepada KPUD, waktunya sudah tinggal pendek, 5 bulan lagi, KPUD perlu melakukan kesiapan banyak, termasuk logistik, mereka harus bayar,” jelasnya.

Di lain sisi, Mendagri mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung relatif aman dan lancar. Apalagi, proses penyelesaian gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) juga relatif cukup baik, yang ditandai tidak adanya konflik kekerasan. Namun demikian, tak bisa dinafikan masih ada sejumlah permasalahan seperti bencana alam di beberapa daerah, serta sedikit konflik masyarakat di Papua.

“Jadi intinya adalah pemilu tersebut berlangsung 14 Februari dan tahapan sebelumnya dan setelahnya kita masih menunggu MK untuk legislatif, berjalan cukup baik, aman, lancar, dan kondusif,” tandasnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Ribka Haluk: Inovasi Jadi Kunci Percepat Transformasi dan Optimalkan Potensi NTT
Wamendagri Bima Arya: Kepemimpinan Kepala Daerah Jadi Kunci Atasi Persoalan Kebebasan Beragama
Wamendagri Wiyagus Dorong Lintas Sektor Perkuat Penanganan Tuberkulosis
Wamendagri Ribka Haluk Ajak Pemda dan Masyarakat NTT Perkuat Gerakan Indonesia ASRI
Mendagri Sepakati RUU 15 Kabupaten/Kota Dibahas di Paripurna
MagangHub Batch 2 Dimulai Besok, Peserta Diminta Siapkan Diri
Percepat Penanganan TB, Wamendagri Wiyagus Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Sekjen Kemendagri Dorong Evaluasi Intervensi Harga Pangan di Daerah

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 23:56 WIB

Ribka Haluk: Inovasi Jadi Kunci Percepat Transformasi dan Optimalkan Potensi NTT

Senin, 21 September 2026 - 23:28 WIB

Wamendagri Bima Arya: Kepemimpinan Kepala Daerah Jadi Kunci Atasi Persoalan Kebebasan Beragama

Senin, 21 September 2026 - 23:24 WIB

Wamendagri Wiyagus Dorong Lintas Sektor Perkuat Penanganan Tuberkulosis

Senin, 21 September 2026 - 19:41 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Ajak Pemda dan Masyarakat NTT Perkuat Gerakan Indonesia ASRI

Senin, 21 September 2026 - 15:07 WIB

Mendagri Sepakati RUU 15 Kabupaten/Kota Dibahas di Paripurna

Berita Terbaru