RILISINFO.COM, Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) melakukan percepatan penanganan banjir melalui upaya normalisasi sungai, khususnya di aliran Sungai CBL (Cikarang Bekasi Laut) dan Sungai Ciherang yang menjadi titik rawan genangan dan luapan air.
Kepala Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan seluruh kegiatan khususnya normalisasi sungai baru bisa dilaksanakan pada Triwulan III tahun berjalan. Namun menyusul terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi, pihaknya telah menyampaikan kepada Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja terkait kemungkinan pengajuan pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan ke Triwulan I agar penanganan pasca bencana dapat segera dilakukan.
“Kami telah melaporkan kepada Pak Plt. Bupati Bekasi terkait rencana kegiatan normalisasi yang semula dijadwalkan pada Triwulan III, kami mengusulkan agar memungkinkan bisa dipercepat, sehingga pasca bencana ini kegiatan dapat segera dilaksanakan,” ujar Henri Lincoln, pada Kamis, (05/02/2026).
Ia menegaskan, sesuai arahan Plt. Bupati Bekasi prioritas penanganan banjir difokuskan pada Sungai CBL dan Sungai Ciherang, mengingat kedua sungai ini berperan terhadap pengendalian banjir di wilayah hilir khususnya kawasan permukiman padat penduduk.
Menurutnya, langkah percepatan normalisasi ini menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi bencana banjir meskipun penyelesaian secara menyeluruh belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Setidaknya pengangkatan sedimentasi dan perbaikan tanggul diharapkan mampu mengurangi potensi dan dampak banjir.
“Saat ini kegiatan diarahkan pada sungai-sungai besar untuk kajian dan perencanaannya masih dalam proses melalui Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” jelasnya. Henri menyampaikan, kedua aliran sungai besar CBL dan Sungai Ciherang merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak BBWS untuk menyusun nota kesepahaman (MoU), sehingga dalam kerja sama tersebut pihak BBWS akan memberikan rekomendasi teknis sementara pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara bersama.
“Pola kerja samanya kurang lebih seperti yang sudah diterapkan pada pembangunan Bendungan BSH-0. BBWS memberikan rekomendasi teknis, dan pelaksanaan dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkapnya. Menurutnya, normalisasi Sungai CBL dan Ciherang akan dilaksanakan secara bertahap, dimana kedua aliran sungai ini panjangnya hingga ke muara. Pihaknya akan menentukan segmentasi prioritas dalam kegiatan normalisasi kedepan melalui koordinasikan dengan pihak BBWS.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Agung Mulya mengatakan pasca banjir tahun ini pihaknya bersama tim melakukan kajian teknis dalam penanganan bencana. Dimana kawasan permukiman penduduk yang berada sepanjang sungai CBL di wilayah Kecamatan Sukawangi, Tambun Utara, dan Babelan mengalami banjir yang cukup tinggi.
“Pada saat banjir kemarin sungai CBL sudah tidak memungkinkan menampung air dari permukiman dengan normalisasi untukmemperlancar aliran air. Sementara itu sungai Ciherang juga berpotensi mengalami luapan hal ini juga perlu dilakukan normalisasi dan peninggian tanggul sungai,” ucapnya.
Agung Mulya menjelaskan kegiatan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi akan tetap dilanjutkan meskipun dengan keterbatasan anggaran. Pemangkasan anggaran pada tahun ini cukup besar sehingga realisasi kegiatan hanya mencapai sekitar 30 persen dari tahun sebelumnya.
“Dengan kondisi tersebut, jumlah kegiatan normalisasi yang dapat dilaksanakan tahun ini diperkirakan kurang dari 20 kegiatan normalisasi sungai. Selain arahan pimpinan terkait penanganan banjir kami juga berupaya melaksanakan normalisasi sungai pada wilayah pertanian untuk mengatasi kekeringan pada musim kemarau,” jelasnya. (Hans)
