RILISINFO.COM, Yogyakarta – Kuasa hukum Anita Palupi, Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Ahmad Mustaqim, menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum berupa banding atas putusan majelis hakim terhadap kliennya.
Ahmad mengatakan, pihaknya menilai pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan yang dinilai objektif, tetapi ada pula aspek subjektif yang perlu dicermati.
“Kami melihat fifty-fifty. Ada pertimbangan hukum dari majelis hakim yang objektif, tetapi ada juga yang subjektif,” ujar Ahmad Mustaqim.
Ia menjelaskan, keputusan untuk mengajukan banding masih akan dibicarakan bersama Anita Palupi. Pihaknya ingin terlebih dahulu mencermati seluruh pertimbangan hukum yang disampaikan majelis hakim sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Salah satu hal yang menjadi keberatan pihaknya adalah pertimbangan mengenai posisi dan kondisi pekerja dalam menjalankan tugas. Ahmad menilai majelis hakim belum mempertimbangkan secara utuh dilema yang dihadapi seorang pekerja ketika harus menjalankan perintah atasan.
Menurutnya, kliennya merupakan pekerja biasa dengan penghasilan setara upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang dalam menjalankan pekerjaan juga memiliki kewajiban untuk menaati instruksi pimpinan.
“Majelis hakim tidak mempertimbangkan dilematisnya seorang pekerja. Klien kami hanya pekerja biasa dengan gaji UMK yang juga harus menaati perintah atasan,” jelasnya.
Ahmad juga membandingkan persoalan tersebut dengan perkara lain yang pernah ditanganinya. Ia menyebut, dalam perkara berbeda, terdapat situasi ketika seseorang yang diduga mengetahui adanya tindak kejahatan tidak ditetapkan sebagai tersangka karena tidak adanya perintah dari atasan.
Menurut Ahmad, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam melihat posisi dan tanggung jawab kliennya dalam perkara Daycare Little Aresha.
Meski demikian, pihak kuasa hukum belum memastikan apakah akan menempuh upaya banding. Ahmad menegaskan, keputusan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama kliennya dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang ada.
Pihaknya berharap seluruh pertimbangan dalam perkara tersebut dapat dinilai secara menyeluruh, termasuk mengenai posisi pekerja dalam menjalankan tugas berdasarkan instruksi atasan. (Aga)















