RILISINFO.COM, Tangerang – Indoposco bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyelenggarakan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang difasilitasi langsung oleh Dewan Pers, Sabtu (4/10/2025).
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang peningkatan profesionalitas wartawan, tetapi juga ruang diskusi yang menarik perhatian publik. Salah satu topik yang mengemuka adalah peran jurnalis dalam mengawal program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sesi pembahasan, Prof. Dr.Evi Satispi, S.P,. M.Si, seorang pengamat ilmu politik dan kebijakan publik yang berlatar belakang pendidikan S1 Gizi serta Ilmu Pemerintahan dan Politik, menyoroti pentingnya keterlibatan media dalam mengedukasi masyarakat tentang arah dan implementasi program tersebut.
“Kita perlu melihat program MBG ini dari perspektif desentralisasi dan sentralisasi. Program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pengelola kantin sekolah. Jurnalis harus aktif mengawal agar pelaksanaannya transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dari sisi organisasi, pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional untuk mengatur struktur pelaksanaan di berbagai tingkatan. Namun, menurutnya, efektivitas program tetap bergantung pada koordinasi lintas sektor, termasuk kementerian terkait
Sang pengamat juga menyinggung potensi risiko di lapangan.
“Pernahkah kita ingat saat SD atau SMP, ada kasus keracunan di kantin sekolah? Nah, data menunjukkan masih ada kasus-kasus kecil seperti itu. Artinya, pengawasan terhadap kualitas makanan perlu diperketat,” jelasnya.
Ia menilai, negara-negara lain seperti China dapat dijadikan contoh, karena pemerintahnya menggandeng langsung pelaku usaha kantin dalam penyediaan makanan bergizi.
“Kita bisa belajar dari negara tetangga. Bedanya, di Indonesia sistemnya masih beragam, sehingga perlu model lokalisasi yang sesuai dengan daerah masing-masing,” tambahnya.
Diskusi juga menyinggung persoalan efisiensi anggaran. Program MBG diketahui menggunakan sebagian besar dana dari sektor pendidikan, sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan ahli kebijakan publik.
“Pertanyaannya, apakah penggunaan dana pendidikan untuk program makan bergizi ini sudah efisien? Ini yang perlu dikawal bersama oleh jurnalis,” ujarnya.
Ia menegaskan, masukan dari berbagai kalangan tidak selalu diterima pemerintah, namun peran media diharapkan menjadi jembatan agar kebijakan publik lebih terbuka terhadap kritik dan perbaikan.
“Harapannya, program ini bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Yang terpenting adalah keseimbangan antara lokalisasi dan sentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan. Dan di sini, peran jurnalis menjadi sangat vital untuk memastikan akuntabilitas,” tutupnya. (Herfa)
