RILISINFO.COM, Kota Bekasi – Ketua Posyandu Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, menghadiri Rapat Koordinasi Posyandu Tingkat Kota Bekasi yang digelar di Balai Patriot Pemkot Bekasi, pada Senin (13/10). Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta, terdiri dari unsur OPD, Kepala Puskesmas, Ketua Tim Kecamatan Posyandu, Ketua Posyandu Kelurahan, serta para kader posyandu.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran dan fungsi posyandu di setiap wilayah, sekaligus menjadikan kegiatan posyandu sebagai pedoman utama dalam pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, gizi, dan ketahanan keluarga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris TP PKK Kota Bekasi, Wuri Handayani, serta Plt. Kepala Dinas DP3A Kota Bekasi. Dari pihak pusat, Kasubdit Fasilitasi Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Raden Kunrat, memberikan materi mengenai penguatan kelembagaan posyandu dan implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh bidan di lapangan.
Dalam sambutannya, Wiwiek Hargono menyampaikan pentingnya peran kader sebagai ujung tombak keberhasilan posyandu.
“Kader posyandu adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan perilaku hidup sehat di lingkungan,” ujar Wiwiek.
Ia juga menekankan agar kegiatan posyandu tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kegiatan posyandu harus menjadi pedoman bersama. Tidak hanya sekadar menimbang dan mencatat, tapi juga menjadi wadah pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera,” tambahnya.
Wiwiek kemudian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Posyandu, kerjasama antara kader dan tenaga kesehatan, terutama bidan, sangat krusial. Bidan mendampingi kader dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, membantu identifikasi risiko, edukasi kehamilan, imunisasi dasar, serta rujukan apabila diperlukan. Sinergi ini penting agar pelayanan kesehatan dasar dapat lebih efektif dan responsif terhadap kondisi masyarakat di tingkat wilayah. (Umumnya dalam praktik Posyandu, kader posyandu melakukan penimbangan, pengukuran, pencatatan, dan penyuluhan, sedangkan bidan atau petugas kesehatan memfasilitasi aspek medis dan teknis)
Lebih lanjut, Wiwiek menyebut bahwa kegiatan posyandu saat ini juga sudah diperluas dengan identifikasi kewilayahan sebagai bagian dari penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini bertujuan agar setiap posyandu memiliki data dan peta wilayah sasaran yang jelas, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih tepat dan terarah.
Rakor kali ini juga memaparkan bahwa kegiatan posyandu akan mengintegrasikan aspek sosial dan lintas sektor, agar posyandu mampu menjadi pusat pelayanan kesehatan dan sosial di tingkat kelurahan/desa. Posyandu di Bekasi sudah diarahkan agar tidak sekadar mencatat layanan kesehatan, tetapi juga menjadi basis data yang mendukung program lintas OPD.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat—kader, bidan, OPD, Puskesmas—dapat bersinergi memperkuat kelembagaan posyandu, meningkatkan kapasitas kader, dan memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sejalan dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.(IC)
Sumber : Diskominfostandi
