Panglima FJI Gus Dar Soroti Dugaan Konten Hafalan Al-Qur’an Ditukar Miras, Dorong Penelusuran Hukum
RILISINFO.COM, Panglima FJI Abdurrahman atau biasa dipanggil Gus Dar mengecam dugaan konten menukar hafalan Al-Qur’an dengan minuman keras yang beredar luas di media sosial belakangan ini.
Abdurrahman atau Gus Dar menilai materi tersebut berpotensi menyinggung perasaan umat Islam jika narasi yang beredar terbukti benar adanya.
Menurutnya, dugaan tindakan itu juga berpotensi merendahkan nilai luhur agama dan memicu keresahan apabila tidak segera diklarifikasi secara menyeluruh kepada publik.
Karena itu, Gus Dar mendesak aparat penegak hukum segera bergerak menelusuri asal-usul konten serta memastikan kebenaran informasi tersebut secara transparan.
“Aparat jangan diam. Bertindak tegas demi keadilan dan kehormatan agama,” tegas Abdurrahman dalam pernyataan resminya kepada masyarakat luas terkait persoalan tersebut.
Ia menegaskan, penanganan dugaan persoalan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum berlaku tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan secara menyeluruh.
Abdurrahman menyebut kehormatan simbol dan nilai keagamaan menjadi bagian penting dalam menjaga kondusivitas kehidupan masyarakat serta persatuan bangsa Indonesia bersama.
“Menjaga kehormatan agama merupakan hal mendasar. Setiap indikasi penistaan harus diselesaikan tuntas melalui mekanisme hukum,” ujarnya menegaskan kepada masyarakat
Indonesia.
Meski mengecam keras, Gus Dar meminta aparat tetap profesional dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan keterlibatan pihak tertentu sebelum bukti lengkap diperoleh secara resmi.
Menurutnya, polisi perlu memastikan kebenaran, keabsahan, serta konteks utuh materi sebelum menentukan langkah hukum terhadap pihak terkait secara tepat dan objektif.
“Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam dan wajib dihormati oleh siapa pun,” ujar Abdurrahman menegaskan sikap organisasinya kepada publik secara terbuka.
Jika dugaan penghinaan atau penistaan terbukti, ia meminta aparat memproses perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia secara tegas dan profesional.
“Jika terdapat dugaan penghinaan, kami meminta pemeriksaan dilakukan profesional dan sesuai koridor hukum,” kata Abdurrahman dalam pernyataannya tersebut kepada publik luas.
FJI, lanjutnya, menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat dan berharap proses penyelidikan berjalan terbuka, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan publik secara transparan.
Abdurrahman juga mengimbau masyarakat tidak mudah terpancing, menyebarkan ulang materi, atau mengambil tindakan sendiri sebelum fakta sebenarnya terungkap secara jelas dan lengkap.
“Kami meminta semua pihak menjaga ketertiban umum dan suasana tetap kondusif,” katanya, sembari menunggu hasil penelusuran aparat berwenang setempat secara resmi.
Sikap FJI tersebut menekankan pentingnya proses hukum sekaligus kehati-hatian agar dugaan konten tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat luas.(waw)
