RILISINFO.COM, Jogja – Kontroversi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming di DPRD DIY, Rabu (4/11/2026) saat Audiensi DPRD DIY dengan Forum Kebangsaan memanas. Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik buka suara menepis tudingan.
”Penurunan foto Gibran ini adalah inisiasi dari anggota dewan Pak, apakah benar?” tanya awak media kepada Imam Taufik di kantor DPRD.
Imam Taufik langsung membantah tegas tudingan tersebut. Ia menyebut kejadian itu murni berasal dari desakan peserta audiensi, bukan kebijakan internal dewan.
”Sebenarnya enggak juga ya,” jawab Imam Taufik singkat. Ia menekankan bahwa anggota dewan tidak pernah merencanakan penurunan foto tersebut sebelumnya.
Menurut Imam, tekanan datang langsung dari peserta. “Mereka memang minta dari anu ya, dari peserta anu teriak-teriak gitu ya,” ujarnya.
Ia menggambarkan suasana saat itu cukup riuh. “Ada yang teriak untuk mengumumkan foto gitu ya,” kata Imam menirukan teriakan massa.
Imam juga menegaskan tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pimpinan. “Enggak ada kemarin ada teman sebelah yang merespon,” jelasnya.
Pernyataan itu meluruskan narasi yang menyebut dewan sengaja menurunkan foto. Dewan disebut hanya mengikuti aspirasi yang muncul di ruangan.
”Berarti bukan inisiasi dari anggota dewan tapi memang dari mereka ya Pak ya?” kejar wartawan untuk memastikan sumber perintah.
”Jadi kalau ada yang teriak untuk minta supaya,” jawab Imam, memotong kalimatnya sendiri namun mengisyaratkan tekanan massa sangat kuat.
Video yang viral memperlihatkan sekelompok orang memegang foto berbingkai Gibran. Mereka tampak bersemangat saat foto itu diturunkan dari dinding.
Imam Taufik menjelaskan peristiwa ini memicu perdebatan publik soal simbol kenegaraan. Banyak pihak mempertanyakan etika menurunkan foto pejabat negara di lembaga legislatif.
Namun Imam bersikeras dewan tidak bertanggung jawab. “Itu murni permintaan audiensi,” tegasnya untuk kedua kalinya di hadapan wartawan.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD DIY belum mengeluarkan pernyataan resmi tertulis. Publik kini menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pimpinan dewan.(dni)
