Dari ruang dialog DPRD Kutai Kartanegara hingga forum di IKN, Temu Pegiat TBM Nasional 2026 menghadirkan satu pesan: komunitas literasi membutuhkan pengakuan, kolaborasi, dan keberpihakan anggaran pemerintah.
RILISINFO.COM, Kalimantan Timur — Ada satu persoalan mendasar dalam gerakan literasi masyarakat yang kerap luput dari perhatian: komunitas diminta terus bergerak, tetapi tidak selalu mendapatkan dukungan yang memungkinkan mereka bertahan.
Para pegiat Taman Bacaan Masyarakat (TBM) selama ini bekerja di tengah masyarakat dengan berbagai keterbatasan. Mereka membuka akses buku, mendampingi anak-anak belajar, menyelenggarakan kegiatan kreatif, hingga merawat pengetahuan dan kebudayaan lokal. Namun, kerja-kerja tersebut sering kali masih bertumpu pada inisiatif dan kemampuan swadaya komunitas.
Persoalan inilah yang menemukan ruang pembicaraan dalam Temu Pegiat TBM Nasional ke-2 Tahun 2026 di Kalimantan Timur. Melalui rangkaian kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan pengalaman Kabupaten Malinau yang dipresentasikan dalam forum nasional, muncul gambaran bahwa masa depan gerakan literasi sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi antara komunitas dan pemerintah.
Dari DPRD Kutai Kartanegara, TBM meminta ruang kolaborasi
Hari kedua kegiatan, Sabtu (7/11/2026), diawali dengan diskusi bersama pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di ruang pertemuan DPRD Kukar, Tenggarong.
Sebanyak 145 peserta dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti forum tersebut, belum termasuk panitia. Mereka datang dari berbagai daerah, mulai Sumatera Barat hingga Papua Tengah. Pertemuan dimoderatori Bunda Rawain, pegiat TBM Kutai Kartanegara.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Ridha Darmawan, M.Si., memandang TBM sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan literasi.
Dengan wilayah geografis yang luas, pemerintah daerah menghadapi tantangan untuk menghadirkan layanan perpustakaan secara merata. Dalam situasi tersebut, TBM dapat menjadi mitra strategis untuk mendekatkan buku, pengetahuan, dan pengalaman belajar kepada masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat layanan.
Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Abdul Rasid, M.Si. Ia mengaitkan pentingnya literasi dengan pengalaman pribadinya ketika masih menghadapi keterbatasan akses terhadap buku.
Pengalaman tersebut mendorongnya membangun kebiasaan membaca dalam keluarga. Ia bahkan menceritakan kebiasaannya membeli buku untuk anak-anak setiap kali berkunjung ke ibu kota provinsi.
Namun, menurutnya, proses belajar tidak semestinya hanya berlangsung melalui buku. Anak-anak juga perlu memperoleh pengalaman langsung melalui interaksi dengan lingkungan dan alam. Pengalaman menjelajahi alam terbuka, misalnya, dapat menjadi bagian dari pembelajaran yang memperkaya pengetahuan.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mendorong dukungan pemerintah bagi masyarakat, khususnya para pengelola dan pegiat TBM.
Sementara itu, Bayu Cahyoadi Fernando, S.P., perwakilan BPK, mengingatkan pentingnya peran penulis dalam mendokumentasikan kekayaan kebudayaan. Budaya tidak hanya hadir melalui pertunjukan seni, tetapi juga tersimpan dalam tradisi, ekspresi, dan pengetahuan masyarakat yang membutuhkan dokumentasi agar tidak hilang.
Diskusi di Kukar memperlihatkan bahwa TBM memiliki ruang kerja yang jauh lebih luas daripada sekadar menyediakan tempat membaca. Ia dapat menjadi ruang belajar, ruang ekspresi, tempat tumbuhnya kreativitas, sekaligus ruang dokumentasi kebudayaan lokal.
Bagi gerakan TBM, dialog dengan pemerintah daerah dan DPRD ini penting karena penguatan literasi membutuhkan dukungan kebijakan, bukan hanya apresiasi terhadap aktivitas komunitas.
Di IKN, literasi ditempatkan sebagai fondasi peradaban
Dari Tenggarong, rangkaian kegiatan berlanjut ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Di Gedung Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, para pegiat TBM mengikuti diskusi yang mempertemukan perspektif pembangunan manusia, kebijakan kebahasaan, dan penguatan komunitas literasi.
Salah satu pembicara utama adalah Hafidz Muksin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang menyampaikan materi bertajuk *Bahasa dan Literasi Wujudkan Peradaban Bangsa*.
Dalam paparannya, ia menempatkan literasi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang kritis, berdaya saing, dan berkarakter. Penguatan literasi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami ilmu pengetahuan, mengembangkan penalaran, serta menghasilkan kreativitas dan inovasi.
Badan Bahasa membawa empat prioritas pembangunan kebahasaan dan kesastraan, yakni peningkatan kecakapan literasi, pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, pelestarian bahasa dan sastra daerah, serta penginternasionalan bahasa Indonesia.
Perspektif ini relevan bagi TBM karena kerja komunitas tidak semata-mata mendorong anak-anak membaca buku. Lebih jauh, komunitas dapat menjadi ruang tumbuhnya kemampuan berpikir, mengenali identitas budaya, dan menghasilkan pengetahuan dari lingkungan sendiri.
Indonesia memiliki kekayaan bahasa daerah yang besar. Data Badan Bahasa menunjukkan 718 bahasa daerah telah tervalidasi pada 2019, sementara pemetaan tahun 2026 mencatat 729 bahasa daerah. Kekayaan tersebut menjadi bagian penting dari pembangunan literasi yang tidak tercerabut dari identitas lokal.
Hafidz Muksin menegaskan bahwa agenda peningkatan kecakapan literasi dan pelestarian bahasa tidak mungkin hanya mengandalkan pendekatan birokrasi. Menurutnya, keterlibatan komunitas menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Tugas pokok dan fungsi Badan Bahasa, khususnya dalam peningkatan kecakapan literasi nasional serta pelestarian bahasa dan sastra, tidak akan bisa berjalan optimal jika hanya mengandalkan pendekatan birokratis. Kami menyadari sepenuhnya bahwa FTBM adalah ujung tombak di akar rumput. Sinergi dengan teman-teman FTBM inilah yang memastikan program dan kebijakan literasi kami benar-benar membumi, hidup, dan berdampak langsung pada masyarakat sebagai fondasi kokoh peradaban,” ungkap Hafidz.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi strategis komunitas dalam ekosistem literasi nasional. Kebijakan pemerintah membutuhkan mitra yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, memahami kebutuhan lokal, dan mampu menghidupkan program di tingkat akar rumput.
Malinau: ketika keberpihakan literasi masuk ke dalam anggaran
Salah satu pengalaman yang menarik perhatian dalam forum nasional tersebut datang dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau, Lewi, S.STP., M.Si., memaparkan pengalaman membangun ekosistem literasi melalui kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, perpustakaan, dan komunitas.
Malinau memberikan pelajaran penting tentang bagaimana dukungan pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Melalui Ikatan Keluarga Baca Malinau (IKBM), sebuah paguyuban yang menaungi TBM di Kabupaten Malinau, pemerintah daerah membangun mekanisme koordinasi, pengelolaan, dan advokasi gerakan literasi.
IKBM dibentuk pada 2019. Sejak itu, jaringan TBM di Malinau berkembang. Data yang dipresentasikan menunjukkan bahwa pada 2020 terdapat lima TBM dengan 11 pegiat. Jumlah tersebut meningkat menjadi 37 TBM dengan 105 pegiat pada 2025. Pada periode 2025–2026, jumlahnya mencapai 96 TBM dengan dukungan 768 pegiat.
Namun, hal yang paling menarik dari pengalaman Malinau bukan hanya pertumbuhan jumlah komunitasnya.
Pemkab Malinau memberikan dukungan hibah secara rutin setiap tahun kepada IKBM untuk mendukung penguatan gerakan TBM. Pada 2026, nilai dukungan hibah tersebut mencapai Rp313,35 juta.
Ini merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah lain. Sebab, keberpihakan terhadap gerakan literasi tidak cukup diwujudkan dengan mengajak masyarakat membaca atau mengapresiasi kegiatan komunitas. Keberpihakan juga perlu hadir dalam keputusan penganggaran.
Di banyak daerah, TBM masih mengandalkan kemampuan pengelola, donasi masyarakat, dan kerja sukarela. Karena itu, pengalaman Malinau menunjukkan alternatif pendekatan: pemerintah daerah menempatkan komunitas literasi sebagai mitra pembangunan yang perlu diperkuat melalui dukungan kelembagaan dan pendanaan.
Lewi menjelaskan bahwa keputusan tersebut berangkat dari kesadaran mengenai keterbatasan jangkauan birokrasi, terutama dalam menghadapi kondisi geografis Malinau.
“Kami menyadari bahwa jangkauan birokrasi sangat terbatas dalam menghadapi tantangan geografis Malinau. Oleh karena itu, Pemkab menempatkan pegiat TBM melalui IKBM sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek program. Dukungan hibah rutin ini adalah bentuk afirmasi dan investasi jangka panjang, agar napas gerakan teman-teman komunitas tetap panjang dalam mengedukasi masyarakat hingga ke pelosok,” jelas Lewi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pendekatan yang menarik: pemerintah tidak memosisikan komunitas sekadar sebagai penerima program, tetapi sebagai mitra yang ikut menjalankan agenda pembangunan manusia.
Dukungan Malinau tidak berhenti pada komunitas. Pemerintah daerah juga mengembangkan penyediaan buku bacaan bermutu bagi sekolah, pemberian seragam sekolah pada periode 2022–2026, pelatihan dan pendampingan pengelola perpustakaan, serta peningkatan kapasitas pegiat TBM.
Pengembangan buku berbasis budaya, sejarah, dan kearifan lokal turut menjadi bagian dari penguatan ekosistem tersebut.
Salah satu hasil kolaborasi yang dipaparkan adalah kerja sama SDN 005 Malinau Barat, TBM, dan perpustakaan melalui pemetaan kebutuhan, pendampingan membaca, serta penyediaan bahan bacaan. Hasilnya, 79,31 persen peserta didik telah mencapai kompetensi minimum literasi.
Bagi Malinau, strategi tersebut juga menjadi jawaban atas tantangan geografis. Wilayah yang luas, akses transportasi yang tidak mudah, biaya tinggi, keterbatasan komunikasi, dan ketersediaan logistik membuat pemerataan layanan pendidikan membutuhkan pendekatan yang melibatkan masyarakat setempat.
Forum TBM: saatnya kerja relawan mendapat dukungan negara
Pengalaman Kukar dan Malinau memperlihatkan dua dimensi penting dalam penguatan TBM. Pertama, perlunya ruang dialog dan pengakuan dari para pemangku kebijakan. Kedua, perlunya dukungan nyata agar komunitas mampu menjalankan perannya secara berkelanjutan.
Ketua Umum Pengurus Pusat Forum TBM menilai praktik di Malinau dan keterbukaan ruang dialog di Kutai Kartanegara perlu menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya.
“Praktik baik di Malinau dan keterbukaan ruang dialog di Kutai Kartanegara harus menjadi cetak biru (blueprint) bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Gerakan literasi nasional saat ini berada di fase penentuan; kita tidak bisa terus-menerus hanya mengandalkan heroisme komunitas. Sudah saatnya kerja-kerja sunyi relawan ini diakui dan diintervensi melalui kebijakan serta dukungan anggaran yang sistematis dari negara,” ungkapnya.
Pandangan tersebut mempertegas persoalan mendasar yang dihadapi gerakan literasi: kerja sukarela merupakan kekuatan komunitas, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber keberlangsungan gerakan.
Dari perspektif Kalimantan Timur, Ketua Pengurus Wilayah Forum TBM Kalimantan Timur, Dr. Rahmad Azazi, M.Pd., juga menyoroti ketimpangan akses pengetahuan antardaerah, termasuk di wilayah penyangga IKN.
“Sebagai wilayah penyangga IKN, Kalimantan Timur masih menghadapi ketimpangan akses pengetahuan antardaerah. Temu Nasional ini membuktikan bahwa komunitas literasi siap turun tangan. Tantangan kami ke depan adalah bagaimana pasca-pertemuan ini, pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim mau membuka mata dan berkomitmen menduplikasi skema keberpihakan anggaran seperti yang dilakukan di Malinau,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membawa forum ke persoalan yang lebih konkret: bagaimana pengalaman baik sebuah kabupaten dapat diterjemahkan menjadi kebijakan di daerah lain?
Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga IKN memiliki tantangan pemerataan layanan pengetahuan. Kehadiran komunitas literasi di berbagai wilayah dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi membutuhkan kemitraan yang lebih kuat dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Dari silaturahmi menuju konsolidasi gerakan nasional
Temu Pegiat TBM Nasional ke-2 tahun ini bukan hanya menjadi ruang perjumpaan antarkomunitas. Forum ini juga menjadi tempat mempertemukan pengalaman, gagasan, dan harapan dari berbagai daerah.
Heni Wardatur Rahmah, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Forum TBM sekaligus Ketua Panitia kegiatan, menjelaskan bahwa pertemuan nasional dirancang sebagai ruang konsolidasi gerakan dan pertukaran praktik baik.
“Temu Pegiat TBM Nasional tahun ini bukan sebatas ajang silaturahmi, tetapi ruang konsolidasi gagasan yang sangat krusial. Kami mempertemukan ratusan pegiat dari Sumatera hingga Papua agar terbangun pertukaran praktik baik. Harapan terbesarnya, dari IKN ini lahir kolaborasi konkret—baik antar-komunitas maupun dengan pemerintah—yang membuktikan bahwa memajukan literasi adalah tanggung jawab bersama, bukan lagi sekadar membebani pundak relawan,” ungkap Heni.
Rangkaian kegiatan di IKN juga diisi dengan pertunjukan puisi teatrikal dari pegiat Forum TBM Palangkaraya yang mengangkat keprihatinan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan kemudian ditutup dengan kunjungan peserta ke kawasan Istana Negara di IKN dan foto bersama.
Bagi para peserta, pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses memperluas jejaring dan memperkuat solidaritas gerakan literasi nasional.
Pengalaman yang dibawa dari Kalimantan Timur memperlihatkan bahwa membangun budaya membaca membutuhkan lebih dari sekadar penyediaan buku dan ajakan membaca. Diperlukan kebijakan yang mendukung, ruang kolaborasi, peningkatan kapasitas, serta keberlanjutan pembiayaan.
Kutai Kartanegara menghadirkan ruang dialog antara komunitas, pemerintah daerah, dan DPRD. IKN menjadi ruang pertemuan gagasan tentang bahasa, literasi, budaya, dan pembangunan manusia. Sementara Malinau memberikan contoh bagaimana dukungan pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi keberpihakan anggaran bagi komunitas.
Pada akhirnya, ada satu pesan yang patut dibawa pulang dari pertemuan ini: jangan hanya meminta komunitas untuk menggerakkan literasi. Berikan mereka ruang, kepercayaan, kebijakan, dan dukungan anggaran agar gerakan itu dapat terus hidup.(***)
