RILISINFO.COM, Sleman – Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta menggandeng Pemerintah Kabupaten Badung membahas penguatan pemerintahan daerah berbasis kearifan lokal.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kearifan lokal, Jumat.
Forum ini mengangkat sinergi hukum nasional, hukum adat, dan pembangunan daerah sebagai fondasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif.
Kegiatan tersebut mempertemukan kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan untuk membedah tantangan penerapan regulasi tanpa mengabaikan identitas budaya masyarakat.
Fakultas Hukum UWM diwakili Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc., yang mengikuti diskusi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Badung.
Sementara itu, Pemkab Badung menghadirkan Kadek Viki Kristyan, S.H., M.Kn., Kepala Subbagian Bantuan Hukum, serta I Nyoman Suryantara, S.H., Analis Hukum.
Kehadiran kedua pihak tersebut memperlihatkan pentingnya dialog lintas sektor dalam menjawab persoalan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam pembahasan, peserta menekankan bahwa hukum nasional dan hukum adat tidak seharusnya dipertentangkan dalam praktik pemerintahan.
Sebaliknya, keduanya perlu disinergikan agar kebijakan daerah memiliki landasan hukum kuat sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat.
Kearifan lokal dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial, melestarikan identitas budaya, serta memperkuat karakter pembangunan daerah.
Nilai-nilai adat juga dapat menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Kabupaten Badung menjadi salah satu contoh menarik karena memiliki kekayaan tradisi, budaya, serta kelembagaan adat yang masih berkembang.
Kondisi tersebut menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat.
Namun, penerapan nilai lokal tetap harus berjalan dalam koridor konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip negara hukum.
Melalui forum tersebut, akademisi dan praktisi juga bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertukaran perspektif ini diharapkan menghasilkan pemahaman lebih komprehensif mengenai hubungan antara kewenangan pemerintah, norma adat, dan kepentingan pembangunan.
Bagi Fakultas Hukum UWM, kegiatan tersebut sekaligus memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Kerja sama akademik dengan pemerintah daerah diharapkan membuka peluang pengembangan penelitian serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang hukum.
Melalui FGD ini, UWM dan Pemkab Badung diharapkan membangun kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat pemerintahan daerah yang berkeadilan, harmonis, dan berkarakter lokal.
Dengan demikian, kearifan lokal tidak sekadar menjadi warisan budaya, tetapi juga kekuatan penting dalam menghadirkan pembangunan daerah berkelanjutan.(ady)
