RILISINFO.COM, Jogja – Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (KADIN DIY) menyerukan semua pihak menjaga demokrasi, keamanan, serta keberlanjutan ekonomi setelah aksi unjuk rasa di Yogyakarta.
Seruan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap KADIN DIY tertanggal 12 November 2026, menyikapi dinamika demonstrasi yang berlangsung di Yogyakarta pada 10 November secara menyeluruh.
KADIN DIY menegaskan penghormatan terhadap hak setiap warga negara menyampaikan pendapat, aspirasi, kritik, dan tuntutan atas kebijakan pemerintah sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku.
Organisasi pengusaha itu menilai aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan bagian penting demokrasi sekaligus kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab secara terbuka.
”Aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi,” demikian penegasan KADIN DIY dalam pernyataan sikap tersebut serta kontrol sosial publik.
KADIN DIY juga mengapresiasi masyarakat, khususnya mahasiswa, yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai selama rangkaian aksi berlangsung di wilayah Yogyakarta di tengah dinamika.
Apresiasi turut diberikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang berkenan menemui serta mendengarkan langsung aspirasi masyarakat saat demonstrasi secara langsung pula.
Menurut KADIN DIY, dialog, keterbukaan, dan kesediaan saling mendengarkan menjadi modal penting untuk menjaga keharmonisan kehidupan demokrasi di Yogyakarta ke depan secara damai bersama.
Namun, KADIN DIY secara tegas menolak kekerasan, tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, pembakaran, serta perbuatan yang membahayakan keselamatan masyarakat luas serta ketertiban umum publik.
”Penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab tanpa merugikan masyarakat luas,” tegas organisasi tersebut dalam poin sikap mengenai penolakan kekerasan saat menyampaikan pendapat.
KADIN DIY menyayangkan eskalasi konflik dan bentrokan yang berkembang pada malam hingga dini hari setelah aksi unjuk rasa berlangsung di Yogyakarta pada 10 November.
Organisasi itu mendorong setiap dugaan pelanggaran hukum, baik oleh individu, kelompok masyarakat, maupun aparat keamanan, ditangani secara objektif dan transparan lebih adil terbuka.
Penanganan perkara, menurut KADIN DIY, harus berlangsung profesional serta berlandaskan hukum, tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat secara konsisten profesional.
KADIN DIY mengingatkan penggunaan kewenangan dan kekuatan aparat wajib mengedepankan proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta keselamatan masyarakat dalam setiap tindakan serta sesuai aturan.
Setiap dugaan kekerasan maupun pelanggaran prosedur, lanjut pernyataan itu, perlu diusut secara terbuka agar proses penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada publik tanpa tebang pilih.
KADIN DIY mengajak seluruh elemen menjaga Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kebudayaan, pariwisata, sekaligus ruang tumbuh pemikiran kritis dan gerakan masyarakat sipil lebih inklusif aman.
Perbedaan pandangan, menurut organisasi tersebut, semestinya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan kekerasan yang merugikan bersama bagi seluruh elemen.
Selain demokrasi, KADIN DIY menyoroti pentingnya stabilitas sosial, keamanan, dan kepastian hukum sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Konflik berkepanjangan dan kekerasan dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, serta memengaruhi keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan masyarakat di berbagai sektor usaha.
Perhatian itu penting karena ekonomi DIY ditopang pendidikan, pariwisata, manufaktur, industri kreatif, UMKM, perdagangan, dan jasa yang menghidupi masyarakat luas serta pelaku ekonomi lokal.
KADIN DIY mengajak pemerintah, DPRD, aparat keamanan, mahasiswa, organisasi masyarakat, pelaku usaha, serta warga mengutamakan komunikasi, introspeksi, dan penyelesaian bijaksana demi kepentingan bersama daerah.
”Demokrasi yang sehat dan perekonomian yang kuat bukanlah dua hal yang saling bertentangan,” tegas KADIN DIY, seraya mengajak semua pihak menjaga persatuan ke depan.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani empat Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang KADIN DIY, yakni Robby Kusumaharta, Gunarta Adibrata, Hermawan Ardiyanto, dan George Iwan Marantika.
Keempatnya mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keseimbangan demokrasi, stabilitas sosial, keamanan, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.(waw)
