RILISINFO.COM, Yogyakarta – Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak dalam konflik politik elite yang berpotensi mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan masyarakat. Peringatan tersebut disampaikan Ridho di tengah polemik mengenai kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dinamika hubungan antarkelompok politik.
Menurut Ridho, pemerintah perlu memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), persoalan pertambangan, hingga pemberantasan narkoba.
Pernyataan tersebut muncul di tengah pembahasan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi dilaporkan mengajukan usulan tersebut pada Rabu (11/11/2026) untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Ridho menilai penyelesaian polemik politik melalui prosedur konstitusional penting agar dinamika tersebut tidak terus menyita perhatian pemerintah.
“Pemerintahan tidak boleh terjebak pada konflik-konflik elite yang itu memang menunda isu-isu kebijakan yang jauh lebih penting,” kata Ridho dalam wawancara pada Kamis (12/11/2026).
Soroti Dinamika Hubungan Politik Istana dan Solo
Ridho turut menyoroti dinamika hubungan politik antara pemerintahan Presiden Prabowo dan kelompok politik yang diasosiasikan dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Dalam analisisnya, Ridho melihat adanya perubahan arah hubungan politik kedua kelompok tersebut. Ia mengaitkan pandangannya dengan perkembangan dukungan partai politik dan posisi sejumlah tokoh dalam pemerintahan.
“Sudah berpisah jalan,” ujarnya ketika dimintai tanggapan mengenai hubungan politik yang kerap disebut sebagai hubungan antara Istana dan Solo.
Pernyataan tersebut merupakan interpretasi Ridho terhadap dinamika politik yang berkembang, bukan konfirmasi resmi mengenai sikap ataupun hubungan politik kedua tokoh.
Minta Polemik Gibran Diselesaikan melalui Mekanisme Konstitusional
Terkait usulan HMP di DPR, Ridho berharap pembahasan mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden segera memperoleh kepastian melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Menurutnya, penyelesaian secara konstitusional diperlukan agar polemik tidak terus berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan yang dapat mengganggu perhatian pemerintah terhadap agenda pembangunan.
“Segera saja DPR untuk memutuskan, teruskan untuk pengambilan keputusan pemakzulan Gibran,” kata Ridho.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak secara otomatis berarti DPR telah menyetujui pemberhentian wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan harus melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
DPR terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan konstitusional untuk mengajukan pendapat kepada MK. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya tetap harus mengikuti ketentuan sebelum MPR dapat mengambil keputusan mengenai pemberhentian.
Dengan demikian, pandangan Ridho mengenai perlunya penyelesaian polemik harus dibedakan dari keputusan hukum dan ketatanegaraan yang menjadi kewenangan lembaga negara terkait.
Evaluasi Program MBG hingga Persoalan Pertambangan Jadi Perhatian
Di luar polemik politik, Ridho menekankan pentingnya pemerintah menjaga fokus pada kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menyoroti pelaksanaan program MBG, PSN, persoalan pertambangan, serta pemberantasan narkoba sebagai sejumlah agenda yang membutuhkan perhatian dan evaluasi berkelanjutan.
Menurutnya, dinamika hubungan antartokoh dan partai politik tidak seharusnya menghambat pelaksanaan program pemerintah maupun penanganan persoalan masyarakat.
“Prabowo harus lebih banyak mendengarkan kepentingan publik dibanding mengurus rumitnya persoalan elit,” ujarnya.
Ridho berpandangan bahwa kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat perlu menjadi prioritas di tengah perkembangan situasi politik nasional.
Wakil Presiden Diharapkan Mampu Mendukung Kinerja Presiden
Ridho juga menanggapi kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Menurutnya, figur yang dipilih perlu memiliki kemampuan untuk mendukung kinerja presiden dan memperkuat pelaksanaan agenda pemerintahan.
“Pilihan wapres ini adalah wapres yang benar-benar mendukung kinerja presiden,” katanya.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kesepakatan politik, tetapi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan konstitusi.
Meski demikian, pembahasan mengenai calon pengganti masih bersifat hipotetis selama belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Ridho berharap dinamika politik nasional dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa menggeser perhatian pemerintah dari persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. (lsi)
Sumber : Humas Umy
