Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Sukseskan Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial agar Bansos Tepat Sasaran

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Upaya tersebut penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mendagri menjelaskan, program digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Ia menilai, ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperkuat. Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang sangat membutuhkan belum terdata sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga. Salah satunya data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Mendagri menjelaskan, integrasi tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih cepat dengan memanfaatkan data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujarnya.

Mendagri menegaskan, percepatan program tersebut bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga membantu Pemda menjalankan tugas dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sebab, bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Jaga Stabilitas Harga Pangan Daerah, Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Kolaborasi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri
Wamendagri Bima Arya Sugiarto Nyatakan Dukungan Penguatan Karakteristik NTB dan NTT lewat Revisi UU Provinsi
Mendagri Sambut Baik Inisiatif RUU Adminduk guna Perkuat Tata Kelola Layanan Publik dan Pelindungan Data Warga
Pastikan Berjalan Kondusif dan Sesuai Aturan, Mendagri Tito Instruksikan Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
Respons Peringatan Dini BMKG di Aceh, Kasatgas Tito Instruksikan Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana
Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
Kementerian Ketenagakerjaan Resmi Merilis Hasil Seleksi Peserta MagangHub Batch 3A Angkatan II
Dorong Komitmen Kepala Daerah, Wamendagri Wiyagus Tegaskan Eliminasi TBC Berdampak Langsung pada Penurunan Kemiskinan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:33 WIB

Jaga Stabilitas Harga Pangan Daerah, Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Kolaborasi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:28 WIB

Wamendagri Bima Arya Sugiarto Nyatakan Dukungan Penguatan Karakteristik NTB dan NTT lewat Revisi UU Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 19:22 WIB

Mendagri Sambut Baik Inisiatif RUU Adminduk guna Perkuat Tata Kelola Layanan Publik dan Pelindungan Data Warga

Senin, 16 November 2026 - 19:17 WIB

Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Sukseskan Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial agar Bansos Tepat Sasaran

Sabtu, 14 November 2026 - 17:51 WIB

Respons Peringatan Dini BMKG di Aceh, Kasatgas Tito Instruksikan Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Berita Terbaru