Mendagri Sambut Baik Inisiatif RUU Adminduk guna Perkuat Tata Kelola Layanan Publik dan Pelindungan Data Warga

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, atas nama pemerintah, mengapresiasi Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menyelaraskan pandangan, memperjelas arah pengaturan, dan memastikan norma yang dirumuskan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Mendagri pada Rapat Kerja Tingkat I Bersama Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia mengatakan, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Ia juga menggarisbawahi bahwa pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi.

Mendagri menambahkan, pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Melalui penguatan tersebut, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor identitas yang berbeda-beda.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat. Namun, Mendagri menegaskan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh data sektoral harus digabungkan ke dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.

“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” sambung Mendagri.

Dalam rapat itu, Mendagri juga menyampaikan usulan pemerintah agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data. Lembaga pengguna juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses maupun memberikan atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD tidak hanya dipandang sebagai aplikasi pada perangkat elektronik, tetapi merupakan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya.

“Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih,” lanjut Mendagri.

Meski demikian, digitalisasi pelayanan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang beragam. Pemerintah perlu memastikan penduduk yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan, maupun kemampuan digital tetap dapat memperoleh pelayanan adminduk melalui mekanisme yang tersedia.

Di sisi lain, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap pelayanan adminduk dalam situasi darurat dan bencana, termasuk mekanisme penerbitan dokumen pengganti identitas bagi pengungsi dan korban bencana.

“Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” tandasnya.

Turut hadir pada rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan lainnya, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta pihak terkait lainnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Jaga Stabilitas Harga Pangan Daerah, Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Kolaborasi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri
Wamendagri Bima Arya Sugiarto Nyatakan Dukungan Penguatan Karakteristik NTB dan NTT lewat Revisi UU Provinsi
Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Sukseskan Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial agar Bansos Tepat Sasaran
Pastikan Berjalan Kondusif dan Sesuai Aturan, Mendagri Tito Instruksikan Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
Respons Peringatan Dini BMKG di Aceh, Kasatgas Tito Instruksikan Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana
Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
Kementerian Ketenagakerjaan Resmi Merilis Hasil Seleksi Peserta MagangHub Batch 3A Angkatan II
Dorong Komitmen Kepala Daerah, Wamendagri Wiyagus Tegaskan Eliminasi TBC Berdampak Langsung pada Penurunan Kemiskinan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:33 WIB

Jaga Stabilitas Harga Pangan Daerah, Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Kolaborasi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:28 WIB

Wamendagri Bima Arya Sugiarto Nyatakan Dukungan Penguatan Karakteristik NTB dan NTT lewat Revisi UU Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 19:22 WIB

Mendagri Sambut Baik Inisiatif RUU Adminduk guna Perkuat Tata Kelola Layanan Publik dan Pelindungan Data Warga

Senin, 16 November 2026 - 19:17 WIB

Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Sukseskan Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial agar Bansos Tepat Sasaran

Sabtu, 14 November 2026 - 17:51 WIB

Respons Peringatan Dini BMKG di Aceh, Kasatgas Tito Instruksikan Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Berita Terbaru