Jaga Stabilitas Harga Pangan Daerah, Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Kolaborasi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan Polri, unsur TNI, dan Kejaksaan di daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan optimal dan menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Senin (16/11/2026).

Tomsi menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur TPID hingga pihak terkait dalam mengendalikan inflasi. Ia meminta jajaran terkait hadir dalam rapat koordinasi serta memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah (Pemda) melalui langkah konkret di lapangan. “Ikut bersama-sama menemani pemerintah daerah tim TPID tergabung untuk bisa turun. Turun dan terus-terus turun,” tegasnya.

Ia juga meminta TPID menggelar pertemuan dengan BPS sebelum rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap Senin. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memahami perkembangan harga dan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.

“Mohon dengan sangat sebelum hari Senin, apakah Kamis atau Jumat bisa mengundang BPS-nya kemudian paparan mencari solusinya,” ujarnya.

Selain itu, Tomsi meminta dukungan jajaran Kejaksaan Agung agar turut memperkuat koordinasi TPID di daerah. Ia menilai keterlibatan unsur tersebut penting untuk mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Nomor satu, yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah harga pangan terjangkau,” ungkapnya.

Tomsi mengingatkan, keterjangkauan pangan menjadi perhatian bersama karena merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi membutuhkan dukungan berbagai unsur sesuai peran masing-masing.

Tomsi menambahkan, pengendalian inflasi merupakan perhatian pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa Presiden pernah memimpin rapat pengendalian inflasi di Kemendagri sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut.

“Pertama kali Bapak Presiden naik (dilantik sebagai Presiden), Bapak Presiden Prabowo naik dan mengunjungi kementerian/lembaga adalah [di Kantor Kemendagri] di ruangan ini di mana beliau memimpin rapat inflasi,” jelasnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Wamendagri Bima Arya Sugiarto Nyatakan Dukungan Penguatan Karakteristik NTB dan NTT lewat Revisi UU Provinsi
Mendagri Sambut Baik Inisiatif RUU Adminduk guna Perkuat Tata Kelola Layanan Publik dan Pelindungan Data Warga
Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Sukseskan Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial agar Bansos Tepat Sasaran
Pastikan Berjalan Kondusif dan Sesuai Aturan, Mendagri Tito Instruksikan Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
Respons Peringatan Dini BMKG di Aceh, Kasatgas Tito Instruksikan Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana
Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
Kementerian Ketenagakerjaan Resmi Merilis Hasil Seleksi Peserta MagangHub Batch 3A Angkatan II
Dorong Komitmen Kepala Daerah, Wamendagri Wiyagus Tegaskan Eliminasi TBC Berdampak Langsung pada Penurunan Kemiskinan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:33 WIB

Jaga Stabilitas Harga Pangan Daerah, Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Kolaborasi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:28 WIB

Wamendagri Bima Arya Sugiarto Nyatakan Dukungan Penguatan Karakteristik NTB dan NTT lewat Revisi UU Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 19:22 WIB

Mendagri Sambut Baik Inisiatif RUU Adminduk guna Perkuat Tata Kelola Layanan Publik dan Pelindungan Data Warga

Senin, 16 November 2026 - 19:17 WIB

Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Sukseskan Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial agar Bansos Tepat Sasaran

Sabtu, 14 November 2026 - 17:51 WIB

Respons Peringatan Dini BMKG di Aceh, Kasatgas Tito Instruksikan Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Berita Terbaru