Kemnaker dan Kementerian ESDM Bahas Penyelarasan Pengawasan K3 Sektor Energi

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi menyusul terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sektor ESDM menjadi fokus karena berisiko keselamatan tinggi.

“Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Afriansyah menjelaskan, UU ini mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan Presiden. UU ini juga mengatur ruang lingkup pengawasan di tempat kerja. Penyelarasan regulasi turunan, kata Afriansyah, diperlukan agar kepastian hukum bagi pelaku usaha terjaga tanpa mengurangi pelindungan pekerja.

Dari sisi kewajiban, perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja/buruh atau berisiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai peraturan perundang-undangan. SMK3 itu harus terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perusahaan berisiko tinggi juga wajib membentuk Komite K3 dari unsur pengusaha dan pekerja.

Pemberi kerja yang tidak mematuhi kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif, hingga pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3. Selain itu, pemberi kerja yang tidak menerapkan kewajiban K3 dapat dikenai sanksi pidana jika pelanggarannya mengakibatkan disabilitas total tetap atau pekerja meninggal dunia. Ketentuan pidana itu diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan pembuktian unsur tindak pidana yang berlaku.

Dari sisi pengawasan, Afriansyah menyebut penyusunan Kebijakan K3 Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang K3 sebagai ruang penyelarasan pengawas ketenagakerjaan dan inspektur sektoral Kementerian ESDM. Penyelarasan itu mencakup pertukaran data kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

“Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,” kata Afriansyah.

Selain soal data, Afriansyah menambahkan, integrasi SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang sudah berjalan bertujuan agar tidak membebani perusahaan. Penyelarasan itu dilakukan tanpa mengurangi standar pelindungan keselamatan pekerja dan tanpa menghapus kewajiban sektoral yang berlaku.

Afriansyah mengatakan bahwa sistem keselamatan pertambangan memiliki kewajiban teknis tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Karena itu, integrasi tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan kewajiban keselamatan pertambangan.

Sebagai tindak lanjut, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama dengan Kementerian ESDM. Tim itu diusulkan bertugas mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian alih daya, dan menggelar sosialisasi bersama.

Sosialisasi tersebut diusulkan menyasar pelaku usaha sektor ESDM. Mereka meliputi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, dan BUMN energi.(lsi)

Sumber : Biro Humas Kemnaker

Berita Terkait

Dinilai Berhasil Berinovasi, Kemendagri Sabet Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards Kategori Transformasi Layanan Publik
Hadiri Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Fokuskan Belanja Daerah pada Layanan Publik
Pastikan Akses Warga Segera Pulih, Satgas PRR Sumatera Tinjau Jembatan Amblas di Aceh Singkil dan Dorong Optimalisasi Dana TKD
Bangun Kepercayaan Masyarakat Lewat Komunikasi Efektif, Kemendagri Tekankan Pentingnya Publikasi Kinerja Pemda
Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Alumni Kepamongprajaan Kawal Suksesnya Program Prioritas Nasional
Pastikan Kualitas Regulasi di Daerah, Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penguatan Ekosistem Produk Hukum
Kemnaker Perkuat Pelindungan K3 Pekerja Sektor Perikanan melalui Sinergi Pengawasan ASEAN
Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:50 WIB

Dinilai Berhasil Berinovasi, Kemendagri Sabet Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards Kategori Transformasi Layanan Publik

Kamis, 19 November 2026 - 11:49 WIB

Hadiri Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Fokuskan Belanja Daerah pada Layanan Publik

Kamis, 19 November 2026 - 09:00 WIB

Pastikan Akses Warga Segera Pulih, Satgas PRR Sumatera Tinjau Jembatan Amblas di Aceh Singkil dan Dorong Optimalisasi Dana TKD

Rabu, 18 November 2026 - 19:20 WIB

Bangun Kepercayaan Masyarakat Lewat Komunikasi Efektif, Kemendagri Tekankan Pentingnya Publikasi Kinerja Pemda

Rabu, 18 November 2026 - 19:13 WIB

Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Alumni Kepamongprajaan Kawal Suksesnya Program Prioritas Nasional

Berita Terbaru