Pastikan Kualitas Regulasi di Daerah, Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penguatan Ekosistem Produk Hukum

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penguatan ekosistem pembentukan produk hukum daerah agar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berkualitas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan lembaga terkait dalam memastikan proses pembentukan regulasi berjalan secara optimal dari tahap perencanaan hingga implementasi.

“Menurut Kementerian Dalam Negeri bahwa ini merupakan sebuah sinergi yang kuat dalam rangka menghasilkan produk-produk atau regulasi daerah mulai dari hulu sampai hilir,” ujar Ribka saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ribka menjelaskan, Perda merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan Pemda. Karena itu, pembentukannya harus berangkat dari kebutuhan pembangunan dan karakteristik wilayah, serta didukung kajian akademis dan data yang memadai. Ia mengingatkan agar penyusunan regulasi tidak sekadar menyalin produk hukum daerah lain tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Selain itu, Ribka menyoroti perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Ketersediaan tenaga profesional, dukungan anggaran, dan kajian akademis menjadi bagian penting dalam memastikan setiap regulasi memiliki landasan yang kuat serta dapat diterapkan secara efektif.

“Bagi saya ukuran keberhasilan pembentukan Perda bukan semata-mata berapa banyak regulasi yang dihasilkan, tetapi berapa besar manfaatnya bagi masyarakat kita,” tegasnya.

Ribka juga mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan regulasi. Menurutnya, partisipasi publik tidak boleh sekadar menjadi formalitas dalam tahapan perencanaan, tetapi harus menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Ribka menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki peran sesuai kewenangannya. Pemda menjalankan kewenangan pembentukan regulasi, Kemendagri melakukan fasilitasi, Kementerian Hukum melaksanakan harmonisasi, sedangkan DPD menjalankan fungsi evaluasi. Pembagian peran tersebut perlu didukung koordinasi yang efektif agar proses pembentukan regulasi berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Ribka menekankan produk hukum yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan secara luas agar dipahami dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Dengan demikian, regulasi daerah tidak berhenti pada tahap penetapan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

“Kami Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dan selalu dengan DPD RI dan juga Kementerian Hukum bagaimana kita melakukan koordinasi secara intens dengan memperhatikan semua aspirasi dari daerah,” ungkap Ribka.

Ia menegaskan, Kemendagri akan terus memperkuat koordinasi dengan DPD RI, Kementerian Hukum, dan Pemda untuk membangun ekosistem pembentukan produk hukum yang lebih baik. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan Perda dan Perkada yang selaras dengan regulasi nasional, mengakomodasi kekhasan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Bangun Kepercayaan Masyarakat Lewat Komunikasi Efektif, Kemendagri Tekankan Pentingnya Publikasi Kinerja Pemda
Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Alumni Kepamongprajaan Kawal Suksesnya Program Prioritas Nasional
Nilai Mampu Dongkrak Perekonomian Daerah, Wamendagri Bima Arya Apresiasi Inovasi Pertanian Kabupaten Sidrap
Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Optimal, Satgas PRR Dampingi Menko PMK Tinjau Banjir di Subulussalam
Pegang Teguh Sumpah Jabatan, Sekjen Kemendagri Tekankan Pentingnya Integritas dan Marwah Institusi kepada PNS
Jaga Stabilitas Harga Pangan Daerah, Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Kolaborasi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri
Wamendagri Bima Arya Sugiarto Nyatakan Dukungan Penguatan Karakteristik NTB dan NTT lewat Revisi UU Provinsi
Mendagri Sambut Baik Inisiatif RUU Adminduk guna Perkuat Tata Kelola Layanan Publik dan Pelindungan Data Warga

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:20 WIB

Bangun Kepercayaan Masyarakat Lewat Komunikasi Efektif, Kemendagri Tekankan Pentingnya Publikasi Kinerja Pemda

Rabu, 18 November 2026 - 19:13 WIB

Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Alumni Kepamongprajaan Kawal Suksesnya Program Prioritas Nasional

Rabu, 18 November 2026 - 19:07 WIB

Pastikan Kualitas Regulasi di Daerah, Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penguatan Ekosistem Produk Hukum

Selasa, 17 November 2026 - 17:12 WIB

Nilai Mampu Dongkrak Perekonomian Daerah, Wamendagri Bima Arya Apresiasi Inovasi Pertanian Kabupaten Sidrap

Selasa, 17 November 2026 - 17:02 WIB

Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Optimal, Satgas PRR Dampingi Menko PMK Tinjau Banjir di Subulussalam

Berita Terbaru