Politik Uang Kian Dianggap Wajar, Guru Besar UMY Soroti Ancaman bagi Demokrasi Indonesia

Jumat, 20 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Guru Besar Ilmu Politik UMY, Prof. Dr. Titin Purwaningsih

Foto Guru Besar Ilmu Politik UMY, Prof. Dr. Titin Purwaningsih

RILISINFO.COM, Yogyakarta – Praktik politik uang yang semakin dianggap wajar oleh sebagian masyarakat menjadi salah satu tantangan serius bagi kualitas demokrasi Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku pemilih, tetapi juga dipengaruhi oleh tingginya biaya politik, lemahnya kaderisasi partai, dan proses rekrutmen politik yang cenderung mengutamakan kekuatan finansial dibandingkan kompetensi.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si., dalam seminar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Roadshow Campus bertema “Pemilu, Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional” yang diselenggarakan di Amfiteater Pascasarjana, Lantai 4 UMY, Kamis (19/11/2026).

Titin menjelaskan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup dinilai dari terselenggaranya pemilihan umum (pemilu). Proses rekrutmen politik, pelembagaan partai, integritas aktor politik, dan akuntabilitas pemerintahan juga menentukan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.

Politik Uang Semakin Dinormalisasi Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya selama tiga tahun terakhir di sejumlah provinsi di Indonesia, Titin menemukan bahwa praktik politik uang tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, terdapat kecenderungan sebagian masyarakat menganggap pemberian uang atau barang dalam proses politik sebagai sesuatu yang lumrah.

“Politik uang saat ini menjadi fenomena yang dinormalisasi. Masyarakat menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar,” jelas Titin.

Ia menerangkan bahwa praktik politik uang dapat muncul dalam berbagai bentuk, bergantung pada kondisi sosial masyarakat. Selain pemberian uang secara langsung, praktik tersebut juga dapat berupa pemberian barang atau fasilitas yang ditujukan kepada kelompok maupun komunitas untuk memengaruhi pilihan politik.

Titin turut menyoroti efektivitas pendidikan politik dan gerakan desa antipolitik uang. Menurutnya, berbagai upaya pencegahan tersebut belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku politik masyarakat.

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilannya adalah sikap tokoh atau elite di tingkat lokal. Keteladanan dan komitmen mereka dinilai berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap praktik politik uang.

“Selama elitenya menolak politik uang, masyarakat juga akan menolak. Tetapi kalau elitenya menerima politik uang, masyarakat juga cenderung menerima,” paparnya.

Rekrutmen Partai Politik Masih Dipengaruhi Kekuatan Modal

Selain politik uang, Titin menilai bahwa kualitas demokrasi juga sangat bergantung pada proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan partai politik. Menurutnya, evaluasi kepemimpinan nasional tidak semestinya hanya berfokus pada presiden atau figur politik tertentu. Kualitas partai politik, mekanisme pemilu, proses kaderisasi, dan tata kelola pemerintahan juga perlu menjadi perhatian.

Partai politik memiliki peran strategis sebagai salah satu jalur utama rekrutmen pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional. Namun, proses rekrutmen yang lebih mengutamakan popularitas dan kekuatan modal berisiko memperkuat praktik oligarki, dinasti politik, dan patronase.

“Orang-orang yang mempunyai ikatan ideologis yang kuat dengan partai politik dan sudah lama berkiprah di partai politik itu kalah dengan pendatang baru yang belum berpengalaman, tetapi mempunyai modal uang yang lebih banyak,” ungkap Titin.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menghambat regenerasi kepemimpinan karena kader yang memiliki pengalaman, kompetensi, dan rekam jejak dalam organisasi politik belum tentu memperoleh kesempatan yang setara.

Biaya Politik Tinggi Dinilai Menghambat Kompetisi Sehat

Titin juga menyoroti tingginya biaya politik yang dapat memengaruhi kualitas persaingan dalam pemilu. Menurutnya, ketika kekuatan finansial menjadi faktor dominan dalam kompetisi politik, peluang untuk memperoleh jabatan publik berisiko lebih terbuka bagi kandidat yang memiliki sumber daya ekonomi besar.

Sebaliknya, kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan pengalaman politik belum tentu mampu bersaing dalam kondisi tersebut.

“Kalau tidak ada pembatasan, kompetisinya bebas tanpa aturan. Sehingga yang mempunyai modal kuat, dia yang akan menang,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Titin mendorong pembenahan sistem politik melalui penguatan regulasi partai politik dan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pendanaan politik dan pembatasan dana kampanye. Ia juga menekankan pentingnya demokrasi internal partai, kaderisasi yang berkelanjutan, serta mekanisme rekrutmen yang mengutamakan kompetensi dan integritas.

Dengan pembenahan tersebut, proses regenerasi kepemimpinan diharapkan tidak hanya bertumpu pada popularitas atau kemampuan finansial kandidat.

Lima Dimensi untuk Menilai Kepemimpinan Nasional

Dalam pemaparannya, Titin memperkenalkan lima dimensi untuk mengevaluasi kualitas kepemimpinan nasional, yakni legitimasi elektoral, representasi, efektivitas pemerintahan, konsolidasi institusi, dan akuntabilitas.

Kelima dimensi tersebut dinilai penting untuk memahami kualitas kepemimpinan secara lebih menyeluruh, mulai dari proses memperoleh mandat politik hingga kemampuan menjalankan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat.

Titin juga mengajak mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap informasi politik, terutama yang beredar melalui media digital. Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi agar tidak mudah terpengaruh hoaks, disinformasi, maupun pencitraan politik yang tidak didukung rekam jejak dan kompetensi kandidat.

Ia berharap penguatan sistem kepartaian, transparansi pendanaan politik, dan penegakan hukum pemilu dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menghasilkan pemimpin yang memperoleh legitimasi elektoral, tetapi juga mendorong lahirnya kepemimpinan yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. (lsi)

Sumber : Humas Umy

Berita Terkait

Damkar Evakuasi Jenazah Warga Sleman dari Atap Rumah
Pohon Tumbang Timpa Bangunan Cagar Budaya di Yogyakarta Akibat Angin Kencang
Tender Pedestrian Strategis Yogyakarta 2021 Diduga Bermasalah, KPPU Turun Tangan
Warung Madura Tolak Penyerangan Babarsari Dijadikan Konflik Antarkelompok
KAI Daop 6 Gandeng Jurnalis Rasakan Langsung Kemudahan Integrasi Transportasi Modern di Wilayah Yogyakarta-Solo
Nilai Vonis Belum Penuhi Rasa Keadilan, Wali Murid Korban Daycare Little Aresha Dorong Jaksa Ajukan Upaya Hukum
Tak Puas Vonis 5 Tahun, Kuasa Hukum Kepsek Little Aresha Buka Peluang Banding
Hakim Jatuhkan Vonis 5 Tahun untuk Kepala Daycare Little Aresha, Denda Rp510 Juta

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:05 WIB

Damkar Evakuasi Jenazah Warga Sleman dari Atap Rumah

Jumat, 20 November 2026 - 15:00 WIB

Pohon Tumbang Timpa Bangunan Cagar Budaya di Yogyakarta Akibat Angin Kencang

Jumat, 20 November 2026 - 14:54 WIB

Tender Pedestrian Strategis Yogyakarta 2021 Diduga Bermasalah, KPPU Turun Tangan

Jumat, 20 November 2026 - 14:49 WIB

Warung Madura Tolak Penyerangan Babarsari Dijadikan Konflik Antarkelompok

Kamis, 19 November 2026 - 15:30 WIB

KAI Daop 6 Gandeng Jurnalis Rasakan Langsung Kemudahan Integrasi Transportasi Modern di Wilayah Yogyakarta-Solo

Berita Terbaru

Yogyakarta

Damkar Evakuasi Jenazah Warga Sleman dari Atap Rumah

Jumat, 20 Nov 2026 - 15:05 WIB