RILISINFO.COM – Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi 10 satuan kerja (Satker) dekonsentrasi terbaik semester I kategori nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Indra Gunawan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen kita bersama dalam melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran. Saya berharap ke depan kita bisa konsisten untuk menjaga kualitas IKPA baik dari sisi perencanaan angaran, pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran,” ujar Indra pada acara Workshop Integrasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Elektronik (SAKTI) dan Koordinasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2023 di Hotel The Jayakarta Suites Komodo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (7/9/2023).
Adapun 10 satker dengan nilai tertinggi tersebut yakni Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 98,82, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 96,32, DPMPTSP Provinsi Maluku Utara dengan nilai 95,78, Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 95,64, dan Sekretariat Daerah Provinsi Bangka Belitung dengan nilai 95,45.
Sementara itu satker lainnya yakni BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 95,37, Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 95,09, DPMPTSP Provinsi Bengkulu dengan nilai 94,64, Sekretariat Daerah Maluku Utara dengan nilai 94,37, serta DPMPTSP Maluku dengan nilai 94,24.
Dalam kegiatan itu, Indra menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada 10 satker tersebut. Selain itu, dirinya juga menyerahkan secara simbolis Buku Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Edisi ke-2.
Indra menyampaikan, pengendalian pengelolaan keuangan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran. Pada kesempatan yang sama, dirinya mendorong para pejabat perbendaharaan pada satker termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi guna penerbitan SPP dan SPM. Selain itu, dirinya juga meminta agar hal tersebut dapat diterapkan paling lambat 1 September 2023 sebagaimana Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-87/PB/2023 tertanggal 5 Mei 2023.
Lebih lanjut, Indra juga membeberkan capaian Ditjen Bina Adwil Kemendagri yang memperoleh 3 penghargaan atas evaluasi pelaksanaan anggaran semester I tahun 2023 dari Kepala Kantor KPPN Jakarta IV. Penghargaan tersebut yakni peringkat II laporan keuangan tingkat UAKPA terbaik pagu jumbo, terbaik ketiga kartu kredit pemerintah (KKP), dan terbaik kelima IKPA pagu jumbo yang disampaikan pada 30 Agustus 2023.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
