FH UMY Bahas Hukum Pidana Siber, Soroti Tantangan KUHP Baru dan UU ITE di Era Digital

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto kegiatan seminar hukum pidana siber yang digelar oleh FH UMY

Foto kegiatan seminar hukum pidana siber yang digelar oleh FH UMY

RILISINFO.COM, Yogyakarta – Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Perubahan pola interaksi masyarakat dan munculnya beragam modus kejahatan di ruang digital menuntut kebijakan hukum yang adaptif sekaligus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Merespons tantangan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Kebijakan Kriminal di Era Digital: Rekonstruksi Hukum Pidana Siber dalam Bingkai KUHP Nasional dan UU ITE”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Utama, Gedung AR Fachruddin A lantai 5, UMY, pada Sabtu (14/11/2026).

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar hukum pidana, termasuk Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

Ketua Program Studi Hukum Program Magister dan Program Doktor UMY, Prof. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa pemilihan narasumber didasarkan pada kepakaran dan kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu hukum pidana.

Menurut Yeni, Barda merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran hukum pidana nasional yang karya-karyanya banyak menjadi rujukan akademisi dan praktisi hukum.

“Prof. Barda ini adalah guru saya. Beliau merupakan pakar yang pemikirannya selalu menjadi rujukan utama ketika seseorang mendalami hukum pidana,” tutur Yeni.

Seminar ini diikuti oleh sivitas akademika UMY serta peserta dari berbagai fakultas hukum perguruan tinggi di Indonesia. Kehadiran peserta lintas kampus tersebut membuka ruang diskusi dan pertukaran pandangan mengenai tantangan penegakan hukum pidana di tengah perkembangan teknologi digital.

Perkembangan Teknologi Menuntut Adaptasi Hukum Pidana

Wakil Dekan FH UMY, Yordan Gunawan, S.H., MBA., M.H., Ph.D., menyoroti perkembangan teknologi yang membawa manfaat sekaligus tantangan bagi masyarakat dan penegakan hukum.

Menurutnya, teknologi dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, kemajuan digital memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana dengan modus yang semakin beragam.

“Hampir seluruh aktivitas masyarakat kini bergantung pada teknologi. Akibatnya, tindak pidana semakin marak dengan modus dan bentuk yang kian variatif,” ungkap Yordan.

Ia menilai perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan kemampuan sistem hukum untuk merespons perubahan perilaku masyarakat, termasuk aktivitas dan interaksi yang berlangsung di ruang digital.

Yordan mengaitkan hal tersebut dengan adagium hukum ubi societas ibi ius dari Cicero, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Menurutnya, perubahan pola kehidupan masyarakat akibat perkembangan teknologi menuntut hukum untuk terus dikaji dan disesuaikan agar tetap relevan dengan tantangan yang muncul.

Dorong Rekonstruksi Hukum Pidana Siber dan Kepastian Hukum

Lebih lanjut, Yordan menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan pembaruan hukum pidana perlu berjalan beriringan agar transformasi digital tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat.

“Saat ini masih terdapat berbagai celah dan aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengembangan hukum pidana siber di Indonesia,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi relevan untuk memperkuat kajian kebijakan hukum pidana di era digital.

Seminar nasional FH UMY ini menjadi forum akademik untuk mendiskusikan tantangan pengaturan tindak pidana siber, perkembangan teknologi, serta kebutuhan akan kebijakan hukum yang adaptif.

Melalui kegiatan tersebut, FH UMY berharap diskusi antarakademisi dan pakar hukum dapat menghasilkan pemikiran serta rekomendasi konstruktif bagi pengembangan hukum pidana nasional.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pembentukan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi masyarakat di ruang digital. (lsi)

Sumber : Humas Umy

Berita Terkait

Perkuat Manajemen dan Pemasaran Produk, Dosen UWM Dorong Usaha Ibu-Ibu PKK Kepitu Makin Berdaya Saing
Revitalisasi Kesenian Tradisional Langka, ISI Yogyakarta Hidupkan Kembali Lakon Jaka Tarub dalam Balutan Wayang Beber
Raih Dua Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026, UMY Perkuat Komitmen Kolaborasi dan Kebermanfaatan
Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kemenag Resmikan Gedung KUA Godean
Soliditas Organisasi Terjaga, Pemuda Batak Bersatu DIY Tetapkan Immanuel Kembali Memimpin
Tak Harus Sempurna untuk Menjadi Cantik, Posyandu Remaja Joho Bahas Tekanan Media Sosial
Lansia Balecatur Tunjukkan Semangat, Usia Bukan Penghalang untuk Tetap Produktif
Revitalisasi Besar-besaran, Jogja Bay Siap Hadirkan Pengalaman Wisata yang Lebih Segar

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:29 WIB

Perkuat Manajemen dan Pemasaran Produk, Dosen UWM Dorong Usaha Ibu-Ibu PKK Kepitu Makin Berdaya Saing

Senin, 16 November 2026 - 12:25 WIB

Revitalisasi Kesenian Tradisional Langka, ISI Yogyakarta Hidupkan Kembali Lakon Jaka Tarub dalam Balutan Wayang Beber

Senin, 16 November 2026 - 12:01 WIB

FH UMY Bahas Hukum Pidana Siber, Soroti Tantangan KUHP Baru dan UU ITE di Era Digital

Minggu, 15 November 2026 - 21:45 WIB

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kemenag Resmikan Gedung KUA Godean

Minggu, 15 November 2026 - 21:40 WIB

Soliditas Organisasi Terjaga, Pemuda Batak Bersatu DIY Tetapkan Immanuel Kembali Memimpin

Berita Terbaru