RILISINFO.COM, Sleman – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Sleman diminta menjadikan Soekarno Way sebagai arah perjuangan untuk membumikan Marhaenisme melalui kerja nyata kerakyatan.
Antonius Fokki Ardiyanto, Ketua Bidang DPP GPM, menyampaikan pesan tersebut saat melantik DPC GPM Sleman di Rumah Dinas Wakil Bupati, Minggu (8/11/2026).
Fokki menegaskan, pelantikan bukan tujuan akhir, melainkan awal tanggung jawab kader untuk membangun organisasi yang aktif, solid, serta berpihak kepada rakyat kecil.
“Jangan sampai setelah dilantik, GPM hanya menjadi papan nama, mempunyai pengurus tetapi tidak mempunyai gerakan,” tegas Fokki di hadapan para kader Sleman.
“Kita membutuhkan organisasi yang hidup, bergerak, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” lanjutnya, meminta pengurus segera menyusun kerja nyata bersama masyarakat.
Menurut Fokki, Soekarno Way harus menjadi obor penerang bagi kader dalam menentukan langkah, sikap, serta program perjuangan organisasi di Kabupaten Sleman.
Ia menekankan, Jalan Soekarno bukan sekadar slogan maupun romantisme sejarah, melainkan metode perjuangan yang mengutamakan keberpihakan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia.
“Marhaenisme tidak boleh berhenti menjadi bahan diskusi, pidato, atau hafalan sejarah. Marhaenisme harus dibumikan melalui praktik nyata,” ujar Fokki.
Fokki meminta kader hadir bersama petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, kaum muda, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan keberpihakan dan pendampingan nyata.
“Itulah Soekarno Way yang harus kita jalankan di Sleman,” katanya, menegaskan ideologi perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang menjawab persoalan masyarakat setempat.
Kader muda Generasi Z, Cinthya Amanda Labetta, anggota DPRD DIY Fraksi PDI Perjuangan berusia 24 tahun, turut menyoroti pentingnya Marhaenisme.
Dalam sambutannya, Cinthya menyebut Marhaenisme harus menjadi pedoman perjuangan politik dan sosial, bukan sekadar identitas ideologis. Kepentingan rakyat harus menjadi dasar sikap kader.
Ia menekankan regenerasi gerakan Marhaenis dengan melibatkan anak muda sebagai pelaku perubahan, bukan sekadar penonton dinamika masyarakat di daerah.
Ketua DPD GPM DIY, Yuli Prasetyo, mengatakan praktik Marhaenisme terlihat dari keberanian dan konsistensi gerakan dalam membela kepentingan rakyat kecil.
“Gerakan yang membela kepentingan rakyat kecil adalah praktik Marhaenisme,” ungkap Yuli, seraya menekankan ukuran keberhasilan organisasi bukan besarnya struktur kepengurusan.
Menurut Yuli, GPM harus dinilai dari sejauh mana organisasi hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan semata berdasarkan jumlah pengurus.
Budi Black menyampaikan, konsolidasi GPM Sleman diperkuat dengan target pembentukan Pimpinan Anak Cabang di seluruh 17 kapanewon pada akhir Desember 2026.
Ia menyebut pembentukan PAC penting untuk memperluas basis kader, memperkuat konsolidasi internal, serta menjangkau masyarakat hingga wilayah paling bawah.
Budi mengingatkan, GPM mengalami pematian gerakan sejak Orde Baru dan mulai dibangkitkan kembali pada tingkat nasional pada 2017. Di Sleman, konsolidasi digencarkan pada 2026.
Pelantikan DPC menjadi bagian upaya menyambung tradisi pergerakan Marhaenis yang sempat terputus, sekaligus membangun organisasi yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Momentum tersebut diharapkan melahirkan GPM Sleman yang solid secara ideologis, kuat dalam konsolidasi, dan konsisten menjalankan kerja-kerja kerakyatan.(waw)
