Ketua DPC ASWIN Minta Diskominfo Jelaskan Persyaratan dan Beri Ruang Kemitraan yang Adil
RILISINFO.COM, Purwakarta – Sejumlah pengusaha media lokal di Kabupaten Purwakarta berharap pemerintah daerah membuka ruang kemitraan publikasi secara lebih luas dan transparan. Mereka menginginkan kesempatan yang proporsional untuk terlibat dalam kerja sama penayangan iklan, advertorial, dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
Harapan tersebut mengemuka menyusul penerapan persyaratan verifikasi Dewan Pers dalam kerja sama publikasi antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan perusahaan media. Kebijakan itu dinilai perlu disertai penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, kriteria, serta mekanisme yang digunakan agar dapat dipahami seluruh pelaku usaha media.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Internasional (DPC ASWIN) Kabupaten Purwakarta, Yosep Hamdi Aswin, mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola kerja sama yang tertib, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, menurut dia, persyaratan tersebut perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada perusahaan media, terutama yang selama ini turut berkontribusi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Kami memahami pemerintah daerah harus bekerja berdasarkan aturan, termasuk dalam penggunaan anggaran publikasi. Yang kami harapkan adalah adanya penjelasan terbuka mengenai persyaratan dan mekanismenya, sehingga semua perusahaan media memiliki pemahaman dan kesempatan yang sama,” kata Yosep dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Yosep, perusahaan media lokal juga memiliki kontribusi dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah. Karena itu, kemitraan publikasi dengan pemerintah semestinya dikelola melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan memberikan ruang bagi media yang memenuhi ketentuan untuk berpartisipasi.
Ia berharap Diskominfo Kabupaten Purwakarta dapat menjelaskan apakah persyaratan verifikasi Dewan Pers tersebut merupakan ketentuan yang berlaku secara menyeluruh dalam kerja sama publikasi pemerintah daerah atau kriteria administratif yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan tertentu.
Penjelasan itu dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di kalangan perusahaan media. Terlebih, menurut Yosep, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi maupun sosialisasi menyeluruh mengenai kebijakan tersebut.
Kemitraan yang Berkeadilan
Yosep menilai, pemerintah daerah perlu membedakan antara kebebasan perusahaan pers menjalankan kegiatan jurnalistik dan persyaratan administratif untuk memperoleh kerja sama publikasi yang menggunakan anggaran pemerintah.
Keduanya memiliki ruang pengaturan yang berbeda. Persyaratan administratif dalam pengadaan jasa publikasi merupakan bagian dari tata kelola anggaran, sedangkan keberadaan dan aktivitas perusahaan pers berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan tentang pers.
Karena itu, penerapan persyaratan kerja sama diharapkan tidak menimbulkan kesan bahwa perusahaan media tertentu memperoleh kesempatan lebih luas, sementara media lokal lainnya tidak mendapatkan informasi maupun ruang yang memadai untuk memenuhi ketentuan.
“Kami tidak meminta pemerintah mengabaikan aturan. Justru kami ingin semua berjalan sesuai aturan, tetapi penerapannya harus transparan dan memberikan kesempatan yang wajar kepada perusahaan media daerah. Jangan sampai ada kesan anak emas dan anak tiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan media lokal juga memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan usaha, termasuk membiayai operasional redaksi, wartawan, serta pengembangan teknologi dan kualitas pemberitaan. Kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu peluang usaha yang dapat mendukung keberlanjutan media, sepanjang dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan.
Menurut dia, kemitraan pemerintah dan media seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagai transaksi penayangan iklan atau advertorial. Hubungan tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi publik, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai program dan hasil pembangunan daerah.
Perlu Dialog dan Sosialisasi
Untuk menghindari kesalahpahaman, Yosep mengusulkan Diskominfo Kabupaten Purwakarta mengadakan pertemuan terbuka dengan pimpinan organisasi wartawan, asosiasi perusahaan media, serta para pengelola media lokal.
Forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan dasar hukum persyaratan verifikasi Dewan Pers, standar administrasi perusahaan media, mekanisme pengajuan kerja sama, hingga kriteria penentuan media yang dapat menjadi mitra publikasi pemerintah.
Selain itu, apabila terdapat persyaratan yang belum dapat dipenuhi sebagian perusahaan media, pemerintah daerah diharapkan memberikan informasi mengenai tahapan dan peluang pemenuhannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, perusahaan media memiliki kepastian mengenai standar yang harus dipenuhi dan tidak hanya mengetahui persyaratan ketika proses kerja sama telah berjalan.
Yosep berharap, komunikasi yang terbuka dapat mempertemukan kepentingan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas anggaran dengan kebutuhan perusahaan media lokal untuk memperoleh kesempatan usaha secara adil.
“Media lokal juga bagian dari ekosistem informasi daerah. Kami ingin ikut berkontribusi, tumbuh, dan berkembang bersama Purwakarta. Karena itu, yang kami harapkan bukan perlakuan khusus, melainkan kesempatan yang setara, mekanisme yang jelas, dan komunikasi yang terbuka,” katanya.
Kemitraan yang sehat antara pemerintah daerah dan perusahaan media pada akhirnya diharapkan tidak hanya mendukung keberlangsungan industri media lokal, tetapi juga memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. (ade)
