RILISINFO.COM, Kota Bekasi– DPRD Kota Bekasi memastikan akan terus mengawal proses penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Perilaku Menyimpang Seksual serta Perilaku Seksual Berisiko di Kota Bekasi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ii Marlina, mengatakan pihaknya hingga kini masih aktif memantau perkembangan proses tindak lanjut perda tersebut agar segera ditetapkan menjadi Perwal oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Menurut Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi ini pengawalan dilakukan melalui komunikasi intensif dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait selaku leading sector serta Bidang Hukum Pemerintah Kota Bekasi. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan setiap tahapan penyusunan aturan pelaksana berjalan sesuai mekanisme dan tidak mengalami hambatan berkepanjangan.
“Kami masih terus mengawal perkembangannya. Bahkan, kami juga intens berkomunikasi dengan leading sector dan Bidang Hukum Pemkot Bekasi untuk menanyakan setiap tahapan serta sejauh mana proses penyusunan Perwal ini berjalan,” ujar Ii Marlina saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (12/11/2026).
Politisi perempuan PKS tersebut menegaskan, pengesahan perda oleh DPRD merupakan langkah awal yang harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan teknis dari pemerintah daerah. Sebab, keberadaan Perwal sangat diperlukan agar ketentuan yang telah disepakati dalam perda dapat diterjemahkan menjadi pedoman pelaksanaan yang jelas di lapangan.
Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi tidak menunda-nunda proses penerbitan Perwal. Dengan demikian, perda tersebut tidak sekadar menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan melalui program, langkah pencegahan, pembinaan, serta mekanisme penanganan yang terarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Harapan kami, Pemkot Bekasi segera menindaklanjuti perda ini dengan menerbitkan Perwal. Dengan adanya aturan pelaksana, akan ada landasan dan pedoman teknis yang lebih jelas bagi perangkat daerah dalam menjalankan ketentuan perda tersebut,” tegasnya.
Ii Marlina juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi dalam memastikan regulasi tersebut dapat berjalan efektif. Menurutnya, komitmen bersama diperlukan agar tujuan pembentukan perda dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan pelaksanaan yang konsisten.
Sebelumnya, Ketua Umum Sahabat Majelis Ulama Indonesia (SMUI) Kota Bekasi, Ustaz Ismail Ibrahim (UII), mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto agar segera menerbitkan Perwal sebagai aturan pelaksana perda tersebut.
Desakan itu disampaikan menyusul disahkannya perda tentang Penanggulangan Perilaku Menyimpang Seksual serta Perilaku Seksual Berisiko dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Selasa (27/10).
Menurut Ismail, penerbitan Perwal merupakan langkah penting agar perda tidak berhenti sebagai produk regulasi, melainkan segera diimplementasikan melalui kebijakan yang terarah dan memiliki pedoman teknis yang jelas.
“Perda ini sudah disahkan. Kami berharap segera diimplementasikan. Pemerintah Kota Bekasi harus segera menerbitkan Perwal, mengingat persoalan perilaku seksual menyimpang di Kota Bekasi sudah sangat mengkhawatirkan,” tegas UII, Senin (9/11).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bekasi yang telah mengesahkan perda tersebut. Namun, menurutnya, pengesahan regulasi harus diikuti langkah konkret pemerintah daerah agar implementasinya tidak berlarut-larut.
“Kami mengapresiasi pengesahan perda ini. Namun, agar dapat dilaksanakan secara efektif, pemerintah daerah harus segera menyusun dan menerbitkan Perwal sebagai aturan pelaksananya,” pungkasnya.(***)
