RILISINFO.COM, Yogyakarta – Aliansi Jogja Memanggil kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi yang berlangsung pukul 17.00 hingga 19.30 WIB tersebut, massa menyuarakan berbagai persoalan demokrasi, penegakan hak asasi manusia (HAM), hingga dugaan praktik premanisme negara.
Sejumlah elemen masyarakat mengikuti aksi tersebut dan menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian. Salah satunya Linda, warga sipil yang menyoroti maraknya penangkapan massa aksi serta dugaan kekerasan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.
Dalam orasinya, Linda menilai rangkaian peristiwa sejak Agustus 2025 hingga Oktober 2026 menunjukkan semakin menyempitnya ruang demokrasi. Ia juga menyinggung sejumlah kasus kematian warga dan penangkapan massa aksi di berbagai daerah.
“Dari angka ini kami menyimpulkan satu hal: penangkapan massal dipakai sebagai alat tekanan. Setiap aksi diikuti penangkapan, dan setiap penangkapan menaikkan biaya bagi siapa pun yang ingin bersuara,” ujar Linda saat menyampaikan orasi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Linda juga menyoroti penangkapan massa aksi di sejumlah daerah, termasuk Malang, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Ia meminta aparat memberikan akses pendampingan hukum serta kesempatan bagi keluarga untuk menemui massa aksi yang masih ditahan.
“Untuk itu, kami menyatakan solidaritas penuh kepada mereka. Berikan akses penuh bagi pendamping hukum dan keluarga massa aksi yang ditahan!” tegasnya.
Sementara itu, Agov selaku perwakilan Aliansi Jogja Memanggil menyoroti dugaan kemunculan kelompok preman di tengah rangkaian aksi demonstrasi. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi persoalan serius karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat sekaligus mempersempit ruang demokrasi.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Jogja Memanggil menyebut rangkaian kekerasan, intimidasi, dan penangkapan terhadap massa aksi sebagai bentuk premanisme negara. Mereka mendesak aparat mengungkap identitas kelompok yang diduga melakukan intimidasi serta menelusuri pihak yang menggerakkan dan membiayai kelompok tersebut.
Aliansi Jogja Memanggil juga menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi penarikan militer ke barak, pengusutan penembakan di Aceh dan Papua serta pelanggaran HAM berat lainnya, hingga penetapan status darurat bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, massa mendesak pemerintah menurunkan pajak rakyat dan menaikkan pajak konglomerat, menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta mencabut gelar pahlawan Soeharto dan mengadili seluruh kroninya.
Di tingkat daerah, Aliansi Jogja Memanggil meminta pemerintah mencabut Pergub DIY tentang Jaga Warga dan larangan aksi di sepanjang Sumbu Filosofis. Mereka juga mendesak pengusutan dugaan korupsi proyek Mandala Krida serta penerbitan payung hukum yang melindungi pengemudi ojek online.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Jogja Memanggil mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, nelayan, mahasiswa, pengemudi ojek online, perempuan, pemuda, suporter, hingga seniman untuk memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi.
Massa mengakhiri aksi sekitar pukul 19.30 WIB dengan menyerukan, “Hidup Rakyat! Lawan Premanisme Negara!” Setelah itu, peserta aksi bergerak kembali menuju titik kumpul di Asrama Kamasan. (Aga)
