RILISINFO.COM Yogyakarta – Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat pesan kebijakan disampaikan. Keberhasilan tersebut juga bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan merasakan dampak kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika narasi pemerintah tidak sejalan dengan pengalaman warga, kesenjangan komunikasi dapat memengaruhi kepercayaan publik.
Gambaran tersebut relevan dengan hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Survei yang dirilis pada Oktober 2026 itu menunjukkan 75 persen dari 1.142 responden masyarakat umum mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Selain itu, 67 persen responden menyatakan stres akibat perilaku Presiden Prabowo Subianto.
Temuan tersebut menjadi salah satu gambaran tentang respons masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, hasil survei itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh respons negatif disebabkan oleh komunikasi pemerintah. Persepsi publik juga berkaitan dengan substansi kebijakan dan pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pakar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Filosa Gita Sukmono, S.I.Kom., M.A., menilai tantangan komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar menyampaikan program. Pemerintah juga perlu membangun kesamaan pemahaman dengan masyarakat sebagai penerima pesan.
Menurut Filosa, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori Encoding/Decoding Stuart Hall. Teori ini menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan komunikator tidak selalu menghasilkan pemaknaan yang sama di kalangan khalayak.
“Pesan yang disampaikan komunikator belum tentu dimaknai sama oleh penerimanya,” ujarnya kepada Humas UMY secara daring pada Kamis (15/10/2026).
Dalam perspektif tersebut, pemerintah melakukan encoding dengan membentuk pesan kebijakan melalui berbagai saluran komunikasi. Sementara itu, masyarakat melakukan decoding berdasarkan pengalaman hidup, kepentingan, kondisi sosial, dan pandangan politik masing-masing.
Kebijakan Publik Tidak Cukup Dikomunikasikan, tetapi Harus Dipahami
Filosa menjelaskan bahwa persoalan komunikasi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari substansi kebijakan yang dibuat.
Menurutnya, terdapat dua dimensi yang harus berjalan bersama, yaitu kualitas kebijakan dan cara kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat.
“Kebijakan pemerintah memiliki dua dimensi, yaitu substansi kebijakan itu sendiri dan bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah dapat memiliki tujuan positif dalam sebuah kebijakan, misalnya meningkatkan kesejahteraan atau efisiensi anggaran. Namun, masyarakat akan tetap menilai kebijakan tersebut berdasarkan pengalaman nyata yang mereka rasakan.
“Ketika sebuah kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau realitas sehari-hari, masyarakat bisa berada pada posisi negotiated reading,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat memahami tujuan pemerintah, tetapi tetap memberikan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan.
Kritik Publik Tidak Selalu Menunjukkan Hilangnya Kepercayaan
Filosa juga mengingatkan pemerintah agar tidak langsung mengartikan kritik masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan.
Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian dari keterlibatan publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, masyarakat dapat berada pada posisi yang berbeda dalam memahami komunikasi pemerintah, mulai dari menerima pesan secara penuh, menerima sebagian dengan catatan, hingga menolak kerangka pemaknaan yang ditawarkan.
“Seseorang bisa saja mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo, tetapi tidak setuju dengan kebijakan ekonomi atau pendidikan tertentu,” ujarnya.
Karena itu, kritik terhadap kebijakan perlu dipahami sebagai bentuk evaluasi demokratis, bukan selalu sebagai penurunan legitimasi politik.
Kepercayaan Publik Dibangun dari Konsistensi Pesan dan Tindakan
Persoalan terbesar muncul ketika terdapat jarak antara apa yang dikatakan pemerintah dan apa yang dialami masyarakat.
“Ketika komunikasi pemerintah tidak mampu menjawab keresahan masyarakat, yang muncul bukan hanya persoalan kurangnya informasi, tetapi juga kesenjangan pemaknaan antara pemerintah dan publik,” ujarnya.
Ia mencontohkan, ketika pemerintah menyampaikan kondisi ekonomi membaik, tetapi masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi, perbedaan pemaknaan terhadap pesan tersebut dapat muncul.
Menurutnya, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui komunikasi verbal.
“Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui apa yang pemerintah katakan, tetapi juga melalui kesesuaian antara pernyataan pemerintah, tindakan nyata, dan pengalaman masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Perlu Mengubah Komunikasi Menjadi Dialog
Filosa mendorong pemerintah mengubah pola komunikasi dari sekadar menyampaikan informasi menjadi membangun ruang dialog dengan masyarakat.
“Pemerintah perlu mengubah orientasi komunikasi dari sekadar menyampaikan informasi menjadi membangun kesepahaman dengan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu memahami bagaimana masyarakat menerima kebijakan, membuka ruang kritik, serta memastikan pesan yang disampaikan selaras dengan tindakan.
“Komunikasi yang baik tidak dapat menggantikan kebijakan yang bermasalah,” pungkasnya.(lsi)
Sumber : humas Umy
