RILISINFO.COM, Jakarta – Indonesia memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Hal itu menjadi pokok pembicaraan dalam Indonesia Border Partnership Coffee Morning bersama duta besar dan delegasi dari negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan yang mengusung tema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” tersebut dihadiri perwakilan Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan BNPP beserta tugas dan fungsinya kepada negara-negara tetangga. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat hubungan dan kerja sama di kawasan perbatasan.
“Ini adalah BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Gedungnya memang kecil, karena badan ini baru dibentuk pemerintah pada 2010. Saat itu kami menyadari perlunya sebuah badan koordinasi khusus yang mempertemukan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersama-sama membahas persoalan perbatasan,” katanya.
Mendagri mengatakan, pengelolaan perbatasan menjadi aspek penting bagi Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Salah satu yang perlu diperkuat, kata dia, adalah 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dimiliki Indonesia.
Menurutnya, kawasan perbatasan menjadi ruang berbagai aktivitas masyarakat lintas negara, mulai dari perdagangan, kunjungan keluarga, hingga interaksi masyarakat yang memiliki kesamaan etnis. Kerja sama di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan pariwisata juga terus dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mereka dapat berinteraksi dan memperoleh manfaat bersama, baik dalam perdagangan, budaya, maupun pariwisata. Banyak masyarakat Indonesia yang setiap minggu menyeberang ke Sarawak, misalnya ke Kuching, untuk berbelanja. Sebaliknya, masyarakat dari Kuching juga menyeberang ke Kalimantan Barat, misalnya untuk menikmati pantai-pantai di wilayah Sambas,” ungkapnya.
Selain mengembangkan potensi kawasan perbatasan, Mendagri menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama.
“Bagi saya, sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dan semakin dekat, bahkan hubungan secara personal, dengan perwakilan negara-negara sahabat dan negara-negara tetangga kita. Indonesia memiliki prinsip, satu musuh saja sudah terlalu banyak, sementara seribu teman pun masih belum cukup,” jelasnya.
Penguatan kerja sama tersebut juga diperlukan untuk menangani berbagai persoalan lintas batas, seperti pelintas batas ilegal, perdagangan manusia, narkoba, dan senjata api. Mendagri menegaskan, komunikasi dan koordinasi antarpihak diperlukan agar setiap persoalan dapat segera ditangani bersama.
“Hal ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk memberikan perhatian lebih dalam menangani berbagai persoalan. Saya adalah mitra Anda dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi atau menemui saya. Saya sangat terbuka untuk membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, Dubes Malaysia Dato’ Muzafar Shah Mustafa, Dubes Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Dubes Papua Nugini Simon Namis, Dubes Filipina Christopher Baltazar Montero, Dubes Vietnam Ta Van Thong, Counsellor of Australian Border Force to Indonesia Superintendent Ian Kelly, serta Counsellor (Political) & Head of Chancery Kedutaan Besar India di Indonesia Vikram Vardhan.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
