RILISINFO.COM, Yogyakarta – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sempat mengular hingga ke badan jalan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan pada September 2026. Kondisi tersebut terjadi meski Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan stok Pertalite dan Biosolar di wilayah tersebut dalam kondisi terkendali.
BPH Migas mencatat stok Pertalite di Integrated Terminal Makassar berada pada kisaran 8–14 hari, sedangkan stok Biosolar sekitar 7–12 hari. Untuk mengurai antrean, Pertamina menambah armada mobil tangki dari 83 menjadi 108 unit dan meningkatkan jumlah SPBU yang beroperasi 24 jam dari 11 menjadi 25 SPBU.
BPH Migas juga menyebut peningkatan permintaan BBM subsidi menjadi salah satu faktor antrean. Setelah harga BBM nonsubsidi naik, permintaan Pertalite disebut meningkat hingga sekitar 1.300 kiloliter (KL) per hari, dibandingkan kondisi normal sekitar 800 KL per hari.
Fenomena tersebut menjadi perhatian Ahmad Ma’ruf, S.E., M.Si., dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar ekonomi publik. Menurutnya, ukuran keberhasilan tata kelola BBM sebagai barang publik tidak cukup hanya dilihat dari jumlah stok atau ketersediaan komoditas.
“Pemerintah itu terhadap barang publik, dalam konteks kebutuhan pokok masyarakat secara luas, energi, tidak bisa hanya berbicara ketercukupan atau ketersediaan. Pemerintah juga berbicara tentang bagaimana masyarakat publik mengakses komoditas itu,” ujar Ahmad saat diwawancarai secara daring pada Senin (28/9/2026).
Stok Aman Tidak Sama dengan Akses Aman
Menurut Ahmad, istilah “stok aman” menunjukkan ketersediaan BBM dalam sistem pasokan, tetapi belum menggambarkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh BBM subsidi.
Ketika masyarakat harus mengantre panjang hingga ratusan meter, berada di tepi jalan, atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, persoalannya tidak lagi semata-mata mengenai tersedia atau tidaknya komoditas.
Fenomena di Sulawesi Selatan, menurutnya, menunjukkan bahwa perubahan permintaan juga perlu diperhitungkan dalam melihat persoalan antrean. BPH Migas sebelumnya menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi turut mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM subsidi.
“Ketika disparitas jauh, yang punya kemampuan membeli, ‘aku mending mengorbankan tenagaku untuk antre daripada aku mengeluarkan cost atas disparitas itu’. Maka muncul kendala apa? Antrean yang panjang,” jelasnya.
Dengan demikian, antrean panjang tidak selalu identik dengan habisnya stok. Perubahan perilaku konsumen akibat perbedaan harga juga dapat meningkatkan tekanan terhadap BBM subsidi.
Subsidi Jangan Hanya Melekat pada Komoditas
Ahmad menilai persoalan yang lebih mendasar berada pada desain kebijakan subsidi. Selama subsidi melekat pada komoditas, terdapat risiko masyarakat yang menjadi sasaran subsidi justru harus bersaing mendapatkan barang yang harganya lebih murah.
“Karena ketika subsidi itu melekat pada komoditas, risikonya adalah orang yang potensial harusnya mendapat, misalnya kelompok rentan dan miskin, itu belum tentu dia bisa mengakses. Kalaupun mengakses harus antre,” ujarnya.
Ia menawarkan perubahan paradigma dengan mengarahkan subsidi kepada penerima manfaat atau rumah tangga, bukan semata-mata melekat pada barang. Skema tersebut dapat memanfaatkan basis data sosial-ekonomi untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi.
Sebagai ilustrasi, rumah tangga dalam kelompok kesejahteraan tertentu dapat memperoleh alokasi BBM subsidi dalam jumlah yang telah ditentukan. Penerima kemudian memiliki hak menggunakan alokasi tersebut sesuai kebutuhannya.
“Misalnya dia masuk keluarga kurang mampu, taruhlah desil tiga. Desil tiga itu dapat alokasi, misal 10 liter. Dia punya voucher 10 liter. Soal dia mau pakai kapan terserah,” katanya.
Menurut Ahmad, pendekatan tersebut dapat membuat subsidi lebih terarah sekaligus mengurangi tekanan permintaan terhadap BBM subsidi. Namun, penerapannya membutuhkan sistem pendataan penerima yang akurat.
Basis Data Jadi Prasyarat
Ahmad menyebut sedikitnya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pembenahan subsidi BBM, yakni kebijakan harga, sistem distribusi subsidi, dan basis data yang akurat sebagai prasyarat.
“Fundamental, itu yang penting. Perubahan fundamental. Satu kebijakan harga. Berarti kebijakannya sekarang kan ada karena subsidinya menempel. Yang kedua sistem distribusi subsidinya. Prasyarat fundamentalnya adalah basis data yang akurat,” ujarnya.
Menurutnya, pembenahan data dan reformasi distribusi perlu dilakukan secara paralel. Data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah dapat menentukan kelompok penerima dan besaran subsidi secara lebih presisi, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
Antrean Bisa Menggerus Pendapatan Masyarakat
Persoalan antrean juga memiliki konsekuensi ekonomi bagi masyarakat. Harga BBM subsidi yang lebih murah dapat mengurangi pengeluaran, tetapi manfaat tersebut bisa berkurang apabila penerima harus kehilangan waktu produktif untuk mengantre.
Kondisi tersebut terutama dapat dirasakan pekerja yang pendapatannya bergantung pada waktu kerja, seperti pengemudi ojek daring. Waktu yang digunakan untuk mengantre BBM berarti berkurangnya kesempatan mendapatkan penumpang.
“Kalau waktunya panjang, ketidaknyamanan, berisiko di tepi jalan, yang lain waktu ini kan harusnya dia untuk produktivitas kerja. Misalnya pekerjaannya ojek online, dia akan hilang waktu 30 menit ketika antrean panjang, dia tidak dapat pelanggan,” jelasnya.
Menurut Ahmad, kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam kebijakan subsidi. Pemerintah memberikan subsidi untuk mengurangi beban masyarakat, tetapi mekanisme memperoleh subsidi justru berpotensi menimbulkan biaya lain berupa waktu dan hilangnya pendapatan.
Karena itu, reformasi subsidi perlu mempertimbangkan bukan hanya harga BBM yang diterima masyarakat, tetapi juga kemudahan akses dan kualitas layanan publik.
Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Mudah Diakses
Ahmad menegaskan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran subsidi tidak seharusnya menanggung antrean panjang sebagai konsekuensi memperoleh hak tersebut. Pemerintah perlu memastikan subsidi diberikan secara presisi sekaligus melalui layanan yang layak.
“Orientasinya keluarga kurang mampu harus mendapatkan haknya secara presisi dan tetap mendapat layanan yang baik. Bukan mentang-mentang subsidi kamu suruh antre panjang banget, berapa ratus meter mengular, panas lagi,” tegas Ahmad.
Ia menilai persoalan antrean BBM pada akhirnya bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan publik dirancang agar manfaat subsidi benar-benar diterima kelompok yang menjadi sasaran. (lsi)
Sumber : Humas Umy
