Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Photo ©Stephen Belcher. (International Rhino Foundation)

Photo ©Stephen Belcher. (International Rhino Foundation)

RILISINFO.COM, Jakarta — Di tengah wacana pemerintah memindahkan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, muncul persoalan lain yang tak kalah mendasar. Seluruh kawasan perairan di sekitar habitat terakhir badak bercula satu itu telah ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dua kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah perlindungan kawasan konservasi Ujung Kulon. Ketika pemerintah mengemukakan ancaman bencana alam sebagai salah satu alasan untuk memindahkan populasi Badak Jawa, kawasan perairan yang menjadi bagian dari ekosistem penyangganya justru masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan nasional.

Situasi itu memantik kekhawatiran bahwa ancaman terhadap kelestarian Badak Jawa tidak semata-mata berasal dari potensi bencana alam, seperti tsunami dan aktivitas Gunung Anak Krakatau, tetapi juga dari tekanan aktivitas manusia melalui kebijakan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.

Pemerintah Provinsi Banten pun menyatakan keberatan terhadap rencana relokasi satwa langka yang telah lama menjadi identitas daerah tersebut. Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mempertanyakan urgensi pemindahan, terlebih ketika habitat asli Ujung Kulon masih menunjukkan kemampuan mendukung perkembangbiakan Badak Jawa secara alami.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang mulai berlaku sejak Februari 2026, kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam wilayah yang ditandai sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy membenarkan penetapan tersebut. Keputusan itu ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Namun, Ari menjelaskan, penetapan WUP tidak serta-merta menjadi dasar bagi perusahaan untuk langsung melakukan kegiatan pertambangan. Pelaksanaannya tetap harus mengacu pada kesesuaian tata ruang daerah dan persyaratan perizinan yang berlaku.

“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tetapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR (Rencana Tata Ruang) dan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Penjelasan tersebut memang menegaskan bahwa status WUP belum otomatis berarti kegiatan eksploitasi dapat dilakukan. Namun, penetapan kawasan perairan di sekitar taman nasional sebagai wilayah usaha pertambangan tetap menyisakan persoalan mendasar: sejauh mana kepentingan konservasi diperhitungkan dalam perencanaan pemanfaatan ruang di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting itu?

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika pemerintah menggaungkan pemindahan Badak Jawa dengan alasan mengantisipasi risiko bencana. Wacana relokasi sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum COP31 di Antalya, Turki.

Padahal, secara historis, ekosistem Ujung Kulon pernah menghadapi letusan dahsyat Gunung Krakatau dan tsunami pada 1883. Kawasan tersebut mampu pulih dan kembali menjadi habitat bagi berbagai satwa liar, termasuk Badak Jawa.

Kelahiran Bayi Badak Jadi Bukti

Kondisi habitat Ujung Kulon juga mendapat dukungan dari temuan terbaru Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Kamera jebak merekam kelahiran seekor bayi Badak Jawa dalam kondisi sehat dari indukan bernama Desy pada 10 Oktober 2026.

Kelahiran tersebut menjadi anak kelima Desy dalam delapan tahun terakhir, setelah Arjuna (2013), Arum (2015), Hawa (2018), dan Syauki (2024).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Mahfudz menyebut kelahiran itu sebagai indikator positif bagi keberlangsungan populasi Badak Jawa di habitat alaminya.

“Kelahiran ini menjadi bukti bahwa habitat Ujung Kulon masih ideal dan upaya perlindungan intensif yang dilakukan berjalan efektif,” kata Mahfudz dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Temuan tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa Ujung Kulon masih memiliki daya dukung ekologis bagi perkembangbiakan Badak Jawa. Meski demikian, keberhasilan kelahiran individu baru tidak dengan sendirinya menghapus berbagai ancaman terhadap kelangsungan spesies yang populasinya sangat terbatas itu.

Justru, kondisi tersebut menegaskan pentingnya menjaga keutuhan habitat, memperkuat perlindungan kawasan, dan memastikan setiap kebijakan pemanfaatan ruang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem.

Banten Pertanyakan Urgensi Relokasi

Penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa juga datang dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, organisasi lingkungan, termasuk WWF, hingga masyarakat adat Badui.

Dimyati menyatakan keberatan apabila satwa yang selama ini menjadi bagian dari identitas ekologis dan kebudayaan Banten tersebut dipindahkan ke Jawa Timur.

“Saya keberatan karena badak itu asetnya Banten. Kalau enggak ada badak, ya bukan Banten. Saya lihat ada apa ini badak dipindahkan, apa tidak mampu begitu? Atau seperti apa?” kata Dimyati di Serang, Senin (16/11/2026).

Menurut dia, Badak Jawa bukan sekadar satwa yang perlu dilindungi, melainkan juga warisan alam dari zaman purbakala yang memiliki ikatan historis, kultural, dan spiritual dengan masyarakat Banten.

Dalam kearifan lokal masyarakat Badui, keberadaan badak bahkan dipercaya memiliki makna simbolis sebagai penjaga keselamatan daerah dari bencana.

“Karena biar bagaimana badak itu sumber, dianggap sebagai sumber pengamanan daerah dari bencana,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Banten, lanjut Dimyati, akan segera memanggil pengelola Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk meminta penjelasan sekaligus melakukan peninjauan terhadap kondisi populasi dan habitat Badak Jawa.

Langkah tersebut diperlukan agar keputusan mengenai masa depan satwa langka itu tidak diambil tanpa mempertimbangkan kondisi ekologis, kepentingan daerah, dan aspirasi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi.

Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 100 ekor Badak Jawa yang hidup di habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Di tengah rencana relokasi dan penetapan wilayah perairan sekitarnya sebagai WUP, persoalan utama yang perlu dijawab pemerintah bukan sekadar ke mana Badak Jawa akan dipindahkan. Lebih dari itu, bagaimana menjamin habitatnya tetap terlindungi dari tekanan pembangunan dan kepentingan ekstraktif.

Sebab, memindahkan satwa dari kawasan yang dianggap rawan bencana tidak akan menyelesaikan persoalan konservasi apabila ancaman terhadap ekosistem justru dibiarkan tumbuh melalui kebijakan pemanfaatan ruang. Jangan sampai Badak Jawa harus terusir dari habitat aslinya bukan karena alam tak lagi mampu menopangnya, melainkan karena manusia gagal menjamin ruang hidupnya. (ihd)

Berita Terkait

Kabandung Bangkit Antarkan Kabupaten Bandung Raih Tiga Besar I-SIM 2026
Baintelkam Polri Mendukung Kebijakan Strategis Pemerintah, Gelar Focus Group Discussion
Cairkan Suasana Malam Puncak Fatmawati Trophy 2026, Guntur Soekarnoputra Gandeng Megawati Berjoget Bersama
Jelang Motivational Talk 18 November, JurnalPatroliNews Gelar Koordinasi di Universitas Moestopo
Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026, Peringkat Sumatera Selatan Melesat ke Posisi 3 Nasional
Aldi Taher Resmi Buka Gerai Sa’di di Jakarta Selatan, Sajikan Menu Unggulan Sate Domba
Optimalkan Aset Wilayah, Pemprov Banten Jajaki Sinergi Pemanfaatan Tanah Bersama Badan Bank Tanah

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 10:53 WIB

Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan

Kamis, 19 November 2026 - 10:18 WIB

Kabandung Bangkit Antarkan Kabupaten Bandung Raih Tiga Besar I-SIM 2026

Selasa, 17 November 2026 - 16:15 WIB

Baintelkam Polri Mendukung Kebijakan Strategis Pemerintah, Gelar Focus Group Discussion

Selasa, 17 November 2026 - 10:32 WIB

Cairkan Suasana Malam Puncak Fatmawati Trophy 2026, Guntur Soekarnoputra Gandeng Megawati Berjoget Bersama

Senin, 16 November 2026 - 19:45 WIB

Jelang Motivational Talk 18 November, JurnalPatroliNews Gelar Koordinasi di Universitas Moestopo

Berita Terbaru