Tanggap Darurat hingga 21 November, BPBD Kabupaten Bandung Siaga Tangani Dampak Bencana

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Soreang – Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana angin kencang di Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu selama tujuh hari, terhitung 15 hingga 21 November 2026. Penetapan ini dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, memenuhi kebutuhan warga terdampak, serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah tersebut.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 300.2.1/KEP.963-BPBD/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang di Beberapa Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2026. Keputusan ditandatangani Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pada 15 November 2026.

Dadang mengatakan, penetapan status tanggap darurat menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah terkait untuk bergerak lebih cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana.

“Penetapan status tanggap darurat ini dilakukan agar penanganan bencana angin kencang di Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu bisa berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Kami meminta seluruh perangkat daerah terkait bersama BPBD bergerak memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi,” ujar Dadang.

Menurutnya, penanganan tidak hanya difokuskan pada kondisi darurat, tetapi juga perlindungan terhadap masyarakat yang masuk kelompok rentan serta pemulihan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.

“Kami juga memprioritaskan perlindungan kelompok rentan, penanganan warga terdampak, serta perbaikan sarana dan prasarana vital yang mengalami kerusakan akibat bencana. Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam penanganan ini,” katanya.

Selama masa tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mendapat mandat mengoordinasikan sejumlah langkah penanganan.

Langkah tersebut meliputi kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat, mengaktifkan sistem komando penanganan bencana, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.

BPBD juga diminta melakukan pengendalian terhadap sumber ancaman bencana, mempercepat perbaikan prasarana dan sarana vital, serta melakukan perbaikan awal kondisi sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

Dadang menegaskan, masa tanggap darurat yang ditetapkan hingga 21 November 2026 tidak bersifat mutlak. Pemerintah daerah dapat memperpanjang ataupun memperpendek masa pemberlakuannya berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan situasi di lapangan.

“Status tanggap darurat berlaku mulai 15 sampai 21 November 2026. Namun, masa penanganannya bisa diperpanjang atau diperpendek berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kondisi di lapangan,” tambahnya.

Penetapan status tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penetapan status tanggap darurat bencana di Kabupaten Bandung. Rekomendasi rapat diperkuat laporan hasil pengkajian cepat Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung tertanggal 15 November 2026.

Pembiayaan penanganan bencana selama status tanggap darurat berlangsung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, keputusan bupati tersebut belum mencantumkan secara terperinci jumlah warga terdampak, kerusakan rumah, nilai kerugian material, maupun kebutuhan anggaran penanganan bencana.

Pemerintah daerah melalui BPBD kini memiliki waktu hingga 21 November untuk menjalankan langkah-langkah penanganan darurat di Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu. Evaluasi kondisi lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah status tersebut perlu diperpanjang atau diakhiri.(lsi)

Sumber : Diskominfo Bandung

Berita Terkait

KIM Kabupaten Bandung Dorong Sekolah Bebas Perundungan Melalui Edukasi Pelajar
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe Kalungkan Medali Emas Atlet Akuatik di Porprov XV Jabar 2026
Dorong Perluasan KDKMP, Pemkab Bandung Pastikan Pembelian LPG 3 Kg Gunakan NIK
KDS Buka Seminar Pencegahan Korupsi Desa, Ingatkan Kades dan BPD soal “Rambu-Rambu” Pengelolaan Anggaran
KDS: Peran Ulama dan Masyarakat Penting dalam Menjaga Kondusivitas Daerah
Cepat Tanggap Tangani Angin Puting, KDS Percepat Penanganan
KDS: Soliditas Kepala Desa Jadi Modal Penting Membangun Kabupaten Bandung
Pilkades Serentak Dilaksanakan Secara Digital, KDS : Lebih Cepat, Transparan dan Akuntabel

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:56 WIB

KIM Kabupaten Bandung Dorong Sekolah Bebas Perundungan Melalui Edukasi Pelajar

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Tanggap Darurat hingga 21 November, BPBD Kabupaten Bandung Siaga Tangani Dampak Bencana

Senin, 16 November 2026 - 22:37 WIB

Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe Kalungkan Medali Emas Atlet Akuatik di Porprov XV Jabar 2026

Senin, 16 November 2026 - 20:06 WIB

Dorong Perluasan KDKMP, Pemkab Bandung Pastikan Pembelian LPG 3 Kg Gunakan NIK

Senin, 16 November 2026 - 13:15 WIB

KDS Buka Seminar Pencegahan Korupsi Desa, Ingatkan Kades dan BPD soal “Rambu-Rambu” Pengelolaan Anggaran

Berita Terbaru