Tingkatkan Standar Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pokja II Condongcatur Perkuat Legalitas TK PKK

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎RILISINFO.COM, Sleman – Pokja II TP PKK Condongcatur mendorong penguatan legalitas TK PKK demi mewujudkan pengelolaan pendidikan anak usia dini profesional, tertib, transparan, dan berkelanjutan.
‎
‎Langkah tersebut diwujudkan melalui pembinaan pengurusan akta notaris dan surat keputusan pengesahan badan hukum bagi lembaga TK PKK, Selasa (17/11/2026).
‎
‎Kegiatan berlangsung di Ruang Wacanaloka, Kantor Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan melibatkan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini setempat.
‎
‎Sebanyak 30 peserta mengikuti pembinaan tersebut, terdiri atas unsur Pokja II TP PKK Condongcatur serta para tenaga pendidik TK PKK.
‎
‎Hadir mewakili Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Apri Nugroho, S.IP., staf Kamituwa, serta Ketua Forum PAUD Condongcatur, Reni Lestari, sebagai narasumber.
‎
‎Ketua Pokja II TP PKK Condongcatur, Siti Muhibah, S.H.I., menegaskan pentingnya legalitas untuk memperkuat kelembagaan pendidikan yang selama ini dibina PKK.
‎
‎Menurutnya, pembinaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pokja II dalam bidang pendidikan sekaligus peningkatan ekonomi keluarga melalui penguatan kelembagaan masyarakat.
‎
‎”TK PKK merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting bagi masyarakat,” ujar Siti Muhibah dalam kegiatan tersebut.
‎
‎”Karena itu, legalitas kelembagaan perlu diperkuat agar penyelenggaraan pendidikan memiliki kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan,” tegasnya.
‎
‎Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah lembaga TK PKK yang belum melengkapi dokumen legalitas formal, terutama akta notaris dan pengesahan badan hukum.
‎
‎Padahal, kelengkapan dokumen tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan menjadi fondasi penting untuk memperjelas kedudukan hukum badan penyelenggara pendidikan.
‎
‎Siti menjelaskan, legalitas juga berperan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sekaligus membuka peluang akses terhadap program bantuan pemerintah sesuai ketentuan berlaku.
‎
‎”Kami berharap para kepala dan pengelola TK PKK memperoleh pemahaman utuh mengenai pentingnya legalitas, termasuk tahapan pengurusannya,” katanya.
‎
‎Dengan pemahaman tersebut, Siti berharap lembaga pendidikan binaan PKK mampu menerapkan pengelolaan profesional, transparan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
‎
‎Sementara itu, narasumber Reni Lestari menekankan bahwa legalitas merupakan fondasi penting dalam membangun lembaga pendidikan dengan kepastian hukum.
‎
‎”Legalitas bukan sekadar kelengkapan administrasi. Legalitas memberikan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap lembaga,” jelas Reni.
‎
‎Ia menambahkan, kejelasan legalitas mengatur kewenangan pengurus sekaligus memastikan pengelolaan aset, keuangan, dan pertanggungjawaban lembaga berjalan tertib.
‎
‎Reni menerangkan, akta notaris, SK pengesahan badan hukum, dan izin pendirian satuan pendidikan mempunyai fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan.
‎
‎”Akta notaris membangun dasar kelembagaan, SK pengesahan memberikan status badan hukum, sedangkan izin pendirian menjadi dasar legal penyelenggaraan pendidikan,” terangnya.
‎
‎Menurut Reni, pemisahan kelembagaan dan operasional sekolah penting untuk memperjelas kewenangan pengurus, penggunaan aset, pengelolaan dana, serta mekanisme pertanggungjawaban.
‎
Ia menilai, legalitas tertib dapat meningkatkan kepercayaan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan mitra pendidikan sekaligus mengurangi potensi persoalan kelembagaan.
‎
Pembinaan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
‎
Melalui kegiatan ini, pengelola TK PKK diharapkan segera mengidentifikasi kekurangan dokumen dan berkoordinasi dengan instansi terkait demi memperkuat legalitas.
‎
‎Pokja II TP PKK Condongcatur menegaskan, penguatan legalitas menjadi komitmen meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui kelembagaan profesional dan berkelanjutan.(ady)

Berita Terkait

Vayora.id Dorong Digitalisasi Sektor Akomodasi Lewat Sistem Manajemen Villa Profesional
Dukung Ekosistem Sehat dan Berkelanjutan, RS JIH Tanam Seribu Pohon di Condongcatur
Cegah Genangan dan Olah Sampah Organik, Susanto Dorong Gerakan Biopori Bersama Warga Warungboto
Jogja Hip-Hop Foundation Usung Kembali Kekuatan Sastra dalam Berkarya, Pilih Tinggalkan Tren Kejar Viral
Raih Penghargaan Terbaik II, UWM Buktikan Kekuatan Jejaring dan Kolaborasi Internasional
Wakili Daerah ke Tingkat Nasional, BKB Mangga Sleman Usung Dua Inovasi Unggulan Cegah Stunting
Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tembus 90,28, Puncaki Nasional
Gerak Cepat Tim Penyelamat, Pekerja yang Tertimbun Longsoran Galian Saluran Air Limbah di Yogyakarta Dievakuasi dalam Kondisi Sadar

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:19 WIB

Vayora.id Dorong Digitalisasi Sektor Akomodasi Lewat Sistem Manajemen Villa Profesional

Rabu, 18 November 2026 - 15:14 WIB

Dukung Ekosistem Sehat dan Berkelanjutan, RS JIH Tanam Seribu Pohon di Condongcatur

Rabu, 18 November 2026 - 15:06 WIB

Cegah Genangan dan Olah Sampah Organik, Susanto Dorong Gerakan Biopori Bersama Warga Warungboto

Rabu, 18 November 2026 - 14:56 WIB

Jogja Hip-Hop Foundation Usung Kembali Kekuatan Sastra dalam Berkarya, Pilih Tinggalkan Tren Kejar Viral

Rabu, 18 November 2026 - 14:49 WIB

Tingkatkan Standar Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pokja II Condongcatur Perkuat Legalitas TK PKK

Berita Terbaru