RILISINFO.COM, Bekasi – Sengketa informasi publik antara Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi memasuki babak akhir. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Dinas LH Kota Bekasi. Dengan demikian, AWPI DPC Kota Bekasi kembali memenangi perkara tersebut setelah melalui serangkaian proses hukum hingga tingkat PK.
Sebelumnya, AWPI DPC Kota Bekasi memenangi sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Putusan Nomor 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024.
Tidak menerima putusan tersebut, Dinas LH Kota Bekasi mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Namun, upaya hukum itu kembali gagal setelah majelis hakim memutus perkara melalui Putusan Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG yang memenangkan AWPI DPC Kota Bekasi.
Dinas LH Kota Bekasi kemudian melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, majelis hakim tingkat kasasi kembali menolak permohonan tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 345 K/TUN/KI/2025.
Belum berhenti sampai di situ, Dinas LH Kota Bekasi kembali menempuh upaya hukum luar biasa dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Namun, upaya terakhir tersebut juga tidak membuahkan hasil. Melalui Putusan Nomor 128 PK/TUN/KI/2026 yang diputus pada 1 Oktober 2026, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.”
Kuasa Hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., yang juga Managing Partner Kantor Hukum Handoyo & Rekan, mengatakan putusan penolakan PK tersebut menjadi hal penting bagi penegakan hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Dengan telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Dinas LH Kota Bekasi, artinya seluruh proses upaya hukum yang ditempuh dinas tersebut telah selesai,” kata Sigit kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Sigit, yang akrab disapa SHS, meminta Pemerintah Kota Bekasi melalui Wali Kota Bekasi segera mengambil langkah untuk memastikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan.
Menurut dia, Wali Kota Bekasi perlu memerintahkan Kepala Dinas LH Kota Bekasi agar menjalankan amar putusan Mahkamah Agung. Terlebih, setelah permohonan PK ditolak, tidak ada lagi upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh dalam perkara tersebut.
“Kami meminta dengan tegas kepada Wali Kota Bekasi agar serius melihat persoalan di lingkungan jajarannya dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk menjalankan amar putusan tersebut. Tidak ada lagi langkah hukum lanjutan setelah permohonan peninjauan kembali ditolak,” ujar SHS. (rel)















