Wamendagri Wiyagus Dorong Penanganan TB untuk Lindungi Produktivitas dan Ekonomi Keluarga

Selasa, 22 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamendagri Akhmad Wiyagus memberikan paparan mengenai

Wamendagri Akhmad Wiyagus memberikan paparan mengenai "Percepatan Penuntasan Tuberkulosis" dalam kunjungan kerja di RSUD dr. Soekardjo, Kota Tasikmalaya. Turut hadir Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan jajaran Forkopimda setempat.

RILISINFO.COM, Tasikmalaya — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TB) tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas masyarakat dan ketahanan ekonomi keluarga. Melalui penanganan TB secara tuntas, hilangnya waktu kerja produktif yang berpotensi menurunkan kesejahteraan rumah tangga dapat dicegah.

“Masalah kesehatan juga bicara tentang produktivitas,” ujar Wiyagus dalam Kunjungan Kerja Akselerasi Eliminasi TB dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di RSUD dr. Soekardjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (22/9/2026).

Ia menjelaskan, pelayanan bagi warga terduga TB merupakan kewajiban pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi SPM Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Karena itu, anggaran penanganan TB di Kota Tasikmalaya perlu dimanfaatkan secara efektif, khususnya untuk mengoptimalkan penemuan kasus secara aktif dan memperluas cakupan Kelurahan Siaga TB.

Sejauh ini, cakupan Kelurahan Siaga TB di Kota Tasikmalaya baru mencapai 49 persen atau setara dengan 34 kelurahan. Wiyagus mendorong agar cakupan tersebut terus ditingkatkan hingga menjangkau seluruh kelurahan di Kota Tasikmalaya.

Ia menuturkan, durasi pengobatan TB yang berkisar tiga hingga enam bulan berpotensi memengaruhi produktivitas pasien, terlebih jika kondisi tersebut memaksa kepala keluarga berhenti bekerja. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga.

“Kalau berhenti bekerja, perekonomian keluarga kan berkurang,” jelasnya.

Wiyagus berharap penanganan TB secara terpadu di tingkat daerah dapat menjaga produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan perekonomian daerah dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Tentunya kalau ini bisa ditangani secara baik, kita yakin perekonomian keluarga akan meningkat, kemudian perekonomian di Tasikmalaya juga akan meningkat, Provinsi Jawa Barat akan meningkat, jadi daerah itu memberikan kontribusi yang sangat positif kepada sistem perekonomian nasional,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Elfin Elyas, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, unsur Forkopimda Kota Tasikmalaya, jajaran dinas kesehatan, serta camat dan lurah se-Kota Tasikmalaya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

DPR RI Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota Jadi UU, Mendagri Soroti Penguatan Tata Kelola Pemda
Kemendagri Dorong Transformasi Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu untuk Perkuat Pelayanan
Kemendagri Dorong Pemda Perkuat Perencanaan Program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu
Kemendagri Tekankan TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda Optimalkan Sumber Pembiayaan
Wamendagri Wiyagus Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Wujudkan Kota Banjar Bebas TB
Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu Didorong Terintegrasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Perkuat Tata Kelola, Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Ribka Haluk: Inovasi Jadi Kunci Percepat Transformasi dan Optimalkan Potensi NTT

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 15:36 WIB

Wamendagri Wiyagus Dorong Penanganan TB untuk Lindungi Produktivitas dan Ekonomi Keluarga

Selasa, 22 September 2026 - 14:43 WIB

DPR RI Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota Jadi UU, Mendagri Soroti Penguatan Tata Kelola Pemda

Selasa, 22 September 2026 - 12:58 WIB

Kemendagri Dorong Transformasi Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu untuk Perkuat Pelayanan

Selasa, 22 September 2026 - 12:51 WIB

Kemendagri Dorong Pemda Perkuat Perencanaan Program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu

Selasa, 22 September 2026 - 11:04 WIB

Kemendagri Tekankan TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda Optimalkan Sumber Pembiayaan

Berita Terbaru