RILISINFO.COM, Yogyakarta – Wacana pendidikan gratis kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menyiapkan skema layanan pendidikan gratis menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut akan diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bermutu, dengan penerapan yang tetap mempertimbangkan kemampuan pembiayaan negara.
Dalam konteks tersebut, wacana pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dinilai memiliki dasar ekonomi yang kuat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas modal manusia, produktivitas tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, penerapannya secara penuh membutuhkan perhitungan kapasitas fiskal dan desain pembiayaan yang matang.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Dessy Rachmawatie, M.Si., mengatakan pendidikan gratis realistis dijadikan arah kebijakan. Namun, implementasinya hingga perguruan tinggi perlu dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus memastikan bukan hanya keterjangkauan pendidikan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan pembiayaannya.
“Jangan sampai kita menggratiskan biaya pendidikan, tetapi kemudian kualitas pendidikan justru turun karena pembiayaannya tidak sustainable,” ujar Dessy kepada Humas UMY pada Senin (28/9).
Anggaran Pendidikan dan Tantangan Pembiayaan
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah merancang anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
Alokasi tersebut antara lain mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,9 triliun untuk 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah sebesar Rp17 triliun bagi 1,1 juta mahasiswa. Pemerintah juga menyiapkan Rp18,2 triliun untuk renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, Rp2,7 triliun untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, serta Rp32,9 triliun untuk pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat.
Selain itu, sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 60,6 juta penerima manfaat.
Dengan alokasi pendidikan mencapai Rp820,9 triliun, wacana pendidikan gratis tidak cukup hanya dihitung dari besarnya anggaran yang tersedia. Menurut Dessy, pemerintah perlu terlebih dahulu menghitung keseluruhan biaya yang dibutuhkan agar layanan pendidikan benar-benar dapat diberikan tanpa membebani peserta didik.
“Istilah pendidikan gratis harus didefinisikan secara jelas. Pembiayaan tidak hanya mencakup uang kuliah, tetapi juga buku, seragam, transportasi, laboratorium, praktikum, internet, asrama, operasional pembelajaran, gaji dan kesejahteraan dosen serta tenaga kependidikan, pemeliharaan infrastruktur, penelitian, hingga pengembangan teknologi. Dengan demikian, pemerintah perlu menghitung _full economic cost of education_ , ” tegas Dessy.
Tambahan anggaran tidak dapat dihitung dengan menganggap seluruh anggaran pendidikan sebagai dana yang tersedia untuk membiayai pendidikan gratis. Pemerintah harus melakukan _costing_ berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah peserta didik, dan jenis institusi, kemudian menghitung kesenjangan antara biaya pendidikan yang selama ini ditanggung masyarakat dan kapasitas pembiayaan APBN.
Dessy juga mengingatkan bahwa peningkatan belanja pendidikan memiliki _opportunity cost_ terhadap sektor lain, seperti kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Karena itu, efisiensi belanja, peningkatan penerimaan perpajakan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting dari strategi pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.
Pendidikan Gratis Perlu Bertahap dan Terukur
Dessy mengatakan pengembalian aset hasil korupsi dapat menjadi tambahan fiscal space untuk mendukung pembangunan sekolah, perbaikan fasilitas pendidikan, pemberian beasiswa, maupun investasi pendidikan lainnya.
Namun, penerimaan tersebut tidak tepat jika dijadikan sebagai sumber utama pembiayaan rutin karena sifatnya tidak pasti. Belanja rutin seperti gaji pendidik dan operasional pendidikan sebaiknya tetap ditopang oleh penerimaan negara yang berkelanjutan.
“Pengembalian aset hasil korupsi dapat menjadi tambahan fiscal space untuk mendukung pembangunan sekolah, perbaikan fasilitas pendidikan, pemberian beasiswa, maupun investasi pendidikan lainnya. Namun, penerimaan tersebut tidak tepat jika dijadikan sebagai sumber utama pembiayaan rutin karena sifatnya yang tidak pasti,” tambah Dessy.
Dari sisi implementasi, ia menyarankan pendekatan bertahap dengan prioritas awal pada kelompok miskin dan rentan, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta jenjang atau program pendidikan dengan social return tinggi. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebutuhan anggaran, dampak terhadap kualitas pendidikan, dan kemampuan fiskal sebelum memperluas cakupan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan sejumlah indikator, antara lain unit cost, fiscal gap, proyeksi jumlah peserta didik, kemampuan penerimaan negara, fiscal sustainability, opportunity cost, incidence analysis, social return on education, dampak terhadap ketimpangan dan mobilitas sosial, serta indikator kualitas pendidikan.
“Pendidikan harus dilihat sebagai investasi modal manusia, bukan sekadar belanja. Gratis bukan berarti tanpa biaya karena biaya tersebut berpindah dari rumah tangga kepada negara. Yang penting bukan hanya affordability, tetapi juga sustainability,” kata Dessy.
Keberhasilan pendidikan gratis tidak cukup diukur dari jumlah peserta didik yang tidak membayar. Ukuran keberhasilannya juga harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, pemerataan kesempatan, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi perlu dirancang sebagai kebijakan jangka panjang yang bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat menjadi investasi besar bagi masa depan Indonesia apabila disertai perhitungan biaya yang jelas, prioritas yang tepat, serta komitmen menjaga mutu pendidikan. (lsi)
Sumber : Humas Umy
