Mendagri: Hubungan Inflasi dan Stabilitas Politik di Indonesia
RILISINFO.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, perkembangan angka inflasi berbanding lurus dengan situasi politik dan keamanan. Bila angka inflasi di suatu wilayah tergolong tinggi, maka diperkirakan akan terjadi gejolak.
Oleh karena itu, Mendagri mengimbau daerah agar meniru langkah yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Provinsi tersebut diketahui telah memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan, yakni Food Station, yang salah satu fungsinya adalah menjaga stabilitas harga pangan.
“Di daerah, saya tahu DK (Jakarta) terutama, ada yang mirip Bulog, namanya Food Station. Sehingga provinsi, kabupaten/kota sebaiknya juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan daerah masing-masing,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (28/10/2024).
Dalam kesempatan itu, Mendagri berharap kepada Kantor Staf Presiden (KSP) untuk membantu memperkuat fungsi Perum Bulog, selain sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga sebagai stabilisator harga pangan. Dengan demikian, bila terjadi kelangkaan maupun surplus produksi pangan, situasi tersebut dapat diatasi oleh Perum Bulog.
Mendagri menambahkan, pihaknya bersyukur dengan pencapaian angka inflasi September 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 6 Oktober 2024, angka inflasi year on year (yoy) September 2024 sebesar 1,84 persen. Kendati begitu, Mendagri mengajak semua pihak untuk tidak berpuas diri. Pasalnya, data tersebut merupakan angka rata-rata nasional. Sedangkan dari sisi daerah, diketahui masih terjadi dinamika kenaikan angka inflasi di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota.
Berdasarkan data Kemendagri per September 2024, sejumlah daerah meliputi provinsi, kabupaten, dan kota masih menunjukkan tingkat inflasi yang tinggi. Provinsi tersebut yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Untuk kota di antaranya adalah Kotamobagu, Ternate, Denpasar, Batam, dan Ambon. Sedangkan kabupaten yang mengalami inflasi tinggi yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Mimika, Jayawijaya, dan Nabire.
Di samping itu, untuk daerah dengan tingkat inflasi paling rendah yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Riau. Sedangkan untuk kabupaten yaitu Timor Tengah Selatan, Belitung, Karo, Mukomuko, dan Ngada. Sementara untuk kota yakni Tual, Jayapura, Pangkalpinang, Cirebon, dan Kediri.
“Ada beberapa kabupaten tertinggi, semua bisa dicatat ya. Saya tolong minta betul diatensi daerah-daerah [dengan inflasi tinggi] itu,” pungkasnya. (wan)
Sumber: Puspen Kemendagri