Hadapi Dinamika Global, Pemerintah Terapkan Transformasi Budaya Kerja dan WFH ASN
RILISINFO.COM, JAKARTA — Pemerintah meluncurkan program kebijakan strategis berupa Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai langkah mitigasi terhadap perkembangan dan dinamika geopolitik global. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat etos kerja, meningkatkan produktivitas, serta membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini masih stabil dengan fundamental yang kuat. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Global yang digelar secara virtual, Selasa (31/3/2026).
Menurut Airlangga, dinamika global yang memengaruhi rantai pasok dunia justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan percepatan perubahan perilaku kerja yang lebih modern dan efisien. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta menjaga produktivitas.
Salah satu poin utama dalam transformasi budaya kerja nasional adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat dan daerah maupun sektor swasta. Untuk ASN, kebijakan WFH akan diberlakukan satu hari kerja dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat, melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.
Selain WFH, kebijakan ini juga mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, efisiensi mobilitas pegawai, pembatasan penggunaan kendaraan dinas kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta penguatan penggunaan transportasi publik. Pemerintah juga menetapkan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.
Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan pengecualian terhadap sektor-sektor yang bersifat layanan publik dan strategis. Sektor kesehatan, keamanan, kebersihan, industri produksi, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan tetap bekerja dari kantor atau lapangan.
Untuk sektor pendidikan dasar hingga menengah, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler. Sementara pendidikan tinggi semester empat ke atas akan menyesuaikan dengan kebijakan kementerian terkait.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk melakukan efisiensi energi melalui kebiasaan hemat energi di rumah maupun tempat kerja, serta mengutamakan penggunaan transportasi publik dalam aktivitas sehari-hari.
Kebijakan transformasi budaya kerja nasional ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pengaturan teknisnya akan dituangkan melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Ketenagakerjaan.
Airlangga mengungkapkan, kebijakan WFH berpotensi memberikan penghematan bagi negara. Dari sisi APBN, penghematan diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM. Sementara secara keseluruhan, belanja BBM masyarakat diperkirakan dapat dihemat hingga Rp59 triliun.
Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritas dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Anggaran dialihkan dari kegiatan yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera. Potensi refocusing anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Dalam aspek kemandirian energi, pemerintah menetapkan kebijakan biodiesel B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Kebijakan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter atau senilai Rp48 triliun. Selain itu, pembelian BBM subsidi melalui barcode aplikasi MyPertamina akan dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan per hari mulai 1 April 2026, kecuali untuk kendaraan umum pengangkut orang dan barang.
Di sektor sosial, pemerintah juga mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difokuskan pada penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu, dengan pengecualian bagi wilayah tertentu seperti daerah 3T, asrama, serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Kebijakan ini berpotensi menghasilkan penghematan hingga sekitar Rp20 triliun.
Airlangga menegaskan, keseluruhan kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan tangguh menghadapi tantangan global. Pemerintah pun mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi aktif mendukung implementasi transformasi budaya kerja nasional.
Dalam konferensi pers tersebut, Airlangga turut didampingi sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hadir pula secara daring Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Aga)